BPS Sumbar Tegaskan Data Sensus Ekonomi 2026 Bukan untuk Pajak dan Bansos

RRI.CO.ID, Padang - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (Sumbar) menjamin kerahasiaan seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun menentukan status penerima bantuan sosial. Hal itu ditegaskan sehubungan masih ditemukan adanya kekhawatiran sebagian masyarakat saat petugas melakukan pendataan secara door-to-door.

“Seperti anggapan digunakan sebagai dasar penarikan pajak hingga memengaruhi status kesejahteraan atau desil yang berkaitan dengan berbagai program bantuan pemerintah," ujar Ketua Pelaksana Sensus Ekonomi 2026, BPS Sumbar, Dewi Astuti, Rabu, 24 Juni 2026. "Tujuan Sensus Ekonomi bukan untuk dua hal itu."

Kepada RRI, Dewi mengatakan, pendataan sensus ekonomi tidak berkaitan dengan pajak serta tidak bertujuan menentukan penerima bantuan sosial. Ia menegaskan, data yang dikumpulkan meliputi karakteristik keluarga, kondisi pendidikan anggota rumah tangga, domisili, kesehatan, hingga aktivitas usaha yang dijalankan masyarakat.

“Petugas Sensus Ekonomi dilarang membocorkan data responden karena diatur dalam undang-undang. Tidak perlu cemas saat di data oleh petugas, karena data tersebut hanya untuk kepentingan statistik, bukan untuk audit, investigasi ataupun kepentingan sektor perpajakan,” ujarnya.

Menurut Dewi, data yang dihasilkan kepada publik nantinya berbentuk agregat. Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel ringkasan nasional, sektoral dan regional. "Tidak ada identitas ataupun rincian unit usaha yang disampaikan ke publik,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Padang, Desi Febrianti menjelaskan, dalam aspek kependudukan, petugas akan memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi nyata di lapangan. “Sejak terakhir Sensus Ekonomi di tahun 2016 banyak hal telah berubah, status kependudukan hingga aktivitas ekonomi yang menyertai, petugas kami datang dengan membawa potensi ekonomi ini untuk memotret struktur pelaku usaha yang terlibat, hingga masyarakat yang juga menggerakkan roda ekonomi di Kota Padang,” katanya.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu-isu yang bersileweran dan belum tentu dengan benar. “Kami meminta untuk buka pintu rumah, itu saja dahulu. Nanti kami akan pandu, untuk mengisi data sesuai informasi yang disampaikan, ini sangat berarti bagi petugas kami,” ujar Desi.

Ia menambahkan, keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah, mulai dari pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik.