RRI.CO.ID, Padang - Tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang kini diarahkan sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan berbasis pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan MBG yang dipimpin Wali Kota Fadly Amran di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu 17 Juni 2026.

Dalam arahannya, Fadly Amran menegaskan Program MBG merupakan agenda besar pemerintah yang memiliki dampak multidimensi. Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya, program ini juga diyakini mampu menciptakan efek ekonomi berantai melalui penguatan rantai pasok pangan lokal.

"Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas," ujar Fadly.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kualitas ekosistem pendukung, mulai dari akurasi pendataan kebutuhan, ketersediaan bahan baku, hingga sistem distribusi yang berjalan efektif dan efisien. Untuk itu, Ia mendorong seluruh dapur MBG di Kota Padang agar mampu memenuhi standar tertinggi dalam sistem penilaian atau grading yang ditetapkan Badan Gizi Nasional yakni kualitas layanan, higienitas, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional dapur.

Fadly juga menekankan pentingnya keterlibatan pelaku ekonomi lokal agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Pasar tradisional, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang pangan, petani, nelayan, hingga peternak lokal didorong untuk menjadi bagian dari rantai pasok bahan baku MBG melalui proses standardisasi yang terukur.

"Saya berharap seluruh dapur MBG mampu memenuhi standar terbaik dari aspek mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan hingga tata kelola operasional. Pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal harus distandardisasi agar bisa menjadi bagian dari rantai pasok program ini," tegasnya.

Selain aspek gizi dan ekonomi, Fadly juga memberikan perhatian khusus terhadap infrastruktur pendukung, terutama ketersediaan air bersih di seluruh dapur SPPG. Ia meminta Perumda Air Minum bersama OPD terkait memastikan seluruh fasilitas MBG memiliki akses air bersih yang memadai untuk menjaga standar sanitasi.

Di sisi lain, Fadly mengingatkan seluruh pengelola yayasan dan SPPG agar tetap tertib dalam administrasi, baik terkait pembangunan fasilitas maupun pemanfaatan lahan. "Program prioritas harus tetap berjalan, tetapi keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sekaligus Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, Alfiadi, mengatakan evaluasi pelaksanaan MBG dilakukan secara berkala setiap bulan untuk memastikan mutu layanan tetap terjaga dari hulu hingga hilir.

Ia menyebutkan, hingga pertengahan Juni 2026, pelaksanaan MBG di Kota Padang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dari target 96 SPPG, sebanyak 72 SPPG atau sekitar 75 persen telah aktif beroperasi dan melayani penerima manfaat di berbagai wilayah Kota Padang.

Artinya, masih terdapat 24 SPPG yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga bulan ke depan. "Kita menargetkan kekurangan 24 SPPG dapat terpenuhi dalam dua sampai tiga bulan mendatang. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik," ujar Alfiadi.

Percepatan penyelesaian seluruh dapur MBG tersebut diharapkan tidak hanya memperluas cakupan layanan gizi, tetapi juga memperkuat dampak ekonomi program melalui peningkatan permintaan terhadap produk pangan lokal.