Dharmasraya Perkuat Satgas BBM Bersubsidi, Pertamina hingga Brimob Dilibatkan

RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memperkuat struktur Satuan Tugas Pengawasan Distribusi BBM bersubsidi dengan menambahkan Komandan Brimob, Wakapolres, dan PT Pertamina Patra Niaga sebagai anggota. Penguatan ini disepakati dalam rapat koordinasi Forkopimda di Pulau Punjung, Kamis, 11 Juni 2026, sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Sumatera Barat.

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menegaskan pengawasan harus memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Ia meminta pemeriksaan tidak hanya berpedoman pada nomor polisi kendaraan, tetapi juga memeriksa dokumen termasuk surat tanda nomor kendaraan.

"Sebelum pelaksanaan di lapangan, Satgas perlu melakukan sosialisasi kepada pemilik dan pengelola SPBU serta berkoordinasi dengan Pertamina. Agar terdapat kesamaan persepsi dan mekanisme pengawasan yang jelas," ujar Annisa.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya Indra Gunawan mengusulkan pengawasan dilakukan tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan Satpol PP. Ia menekankan pentingnya laporan harian petugas Satgas sebagai bahan evaluasi dan meminta pemeriksaan kendaraan dilakukan secara humanis sesuai peraturan perundang-undangan.

"Kami menekankan pentingnya laporan harian dari petugas Satgas sebagai bahan evaluasi. Selain itu, pemeriksaan kendaraan harus dilakukan secara humanis dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro menjelaskan antrean panjang di SPBU umumnya dipicu keterlambatan pasokan dari depo BBM, bukan semata perilaku pengguna. Dengan mempertimbangkan keterbatasan personel, ia menilai pola patroli dan pemantauan berkala lebih efektif dibanding penempatan personel tetap di setiap SPBU.

Rapat juga memaparkan draf Surat Keputusan penyempurnaan struktur Satgas yang dimoderatori Sekretaris Daerah Medison. Kehadiran Pertamina Patra Niaga sebagai anggota Satgas diharapkan memperlancar koordinasi antara pengawas lapangan dan pihak penyalur dalam mengendalikan distribusi.