RRI.CO.ID, Padang – Ombudsman RI dan UIN Imam Bonjol Padang memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kuliah umum dan penandatanganan nota kesepahaman. Kegiatan bertema “Membangun Ekosistem Pelayanan Publik yang Responsif melalui Kolaborasi Ombudsman dan Perguruan Tinggi” itu digelar di Gedung J Kampus III UIN Imam Bonjol Padang, Kamis, 11 Juni 2026.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 400 mahasiswa dan civitas akademika UIN Imam Bonjol Padang. Hadir dalam acara itu Anggota Ombudsman RI Manager Nasution, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat Adel Wahidi, serta Rektor UIN Imam Bonjol Padang Martin Kustati.

Pada sesi kuliah umum, Anggota Ombudsman RI Manager Nasution memaparkan materi mengenai Ombudsman RI, pelayanan publik, serta tugas dan fungsi lembaga tersebut. Ia juga menjelaskan berbagai bentuk maladministrasi yang masih kerap terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. "Peran mahasiswa dan akademisi sangat penting dalam membangun budaya anti-maladministrasi," ujarnya.

Sementara itu, Rektor UIN Imam Bonjol Padang Martin Kustati menyebut kolaborasi dengan Ombudsman merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola yang baik di lingkungan kampus. "Kerja sama ini juga dapat mendukung berbagai program pengabdian kepada masyarakat, termasuk upaya pencegahan maladministrasi," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat, Adel Wahidi menegaskan pentingnya kolaborasi antara Ombudsman dan perguruan tinggi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Ia berharap kerja sama tersebut dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi mahasiswa dan civitas akademika.

“Kerja sama antara Ombudsman dan UIN Imam Bonjol Padang diharapkan semakin memperkuat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi mahasiswa dan civitas akademika,” kata Adel Wahidi.

Kegiatan Ombudsman RI di UIN Imam Bonjol Padang ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan itu sekaligus memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pencegahan maladministrasi, dan pertukaran data serta informasi publik.