Pemko Padang Panjang Dorong Sosialisasi yang Terbuka dan Berkeadilan

RRI.CO.ID, Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang menyatakan dukungan terhadap pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi yang dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Namun, proses perencanaan dan pengadaan tanah diminta dilakukan secara terbuka dengan tetap mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat terdampak.

Sikap tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pihak yang Berhak Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang–Bukittinggi Seksi Sicincin–Bukittinggi. Kegiatan itu digelar Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, dan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II di Aula Balai Kota Padang Panjang, Jumat (5/6/2026).

Allex mengatakan pembangunan jalan tol merupakan kebutuhan untuk mendukung kemajuan daerah dan meningkatkan aksesibilitas antarwilayah. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami kepada masyarakat mengenai setiap tahapan yang akan dilalui.

"Saya berharap kepada pihak perencana, pelaksana, maupun seluruh instansi terkait agar dapat memberikan penjelasan yang seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Informasi mengenai trase, manfaat pembangunan, mekanisme pengadaan tanah, bentuk ganti kerugian, perlindungan hak masyarakat, hingga dampak sosial dan lingkungan perlu disampaikan secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman," ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tersebut harus berjalan lancar tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat yang terdampak. Menurutnya, seluruh proses harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum.

Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, juga menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi. Ia menilai keberadaan jalan tol dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan karena kendaraan bertonase besar nantinya beralih menggunakan jalur tol, sehingga risiko kecelakaan di jalan nasional dapat berkurang.

Pada kesempatan yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol 2.10, Wisnu Priambodo, menjelaskan rapat koordinasi tersebut bertujuan menghimpun masukan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak terkait terhadap hasil survei serta rencana trase yang telah disusun. "Kami ingin meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Karena itu, masukan dari Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan unsur terkait lainnya sangat penting dalam proses perencanaan ini," katanya.