RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kabupaten Sijunjung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Pada tahun 2026, Pemkab Sijunjung berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.

Raihan tersebut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Capaian ini juga menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik dan profesional. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 diserahkan oleh BPK Perwakilan Sumatera Barat kepada Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, di Padang, Jumat, 29 Mei 2026.

Bupati Benny Dwifa Yuswir mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah tersebut. Menurutnya, capaian itu merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh unsur pemerintahan daerah.

“Alhamdulillah, hari ini Sijunjung kembali meraih opini WTP. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama untuk masyarakat Sijunjung,” ujar Benny usai menerima LHP dari BPK.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Barat yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, berbagai rekomendasi yang diberikan menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Benny turut mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sijunjung atas sinergi yang terjalin dalam proses penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah. Ia menilai peran legislatif sangat penting dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.

"Apresiasi juga diberikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja maksimal dalam penyusunan laporan keuangan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK. Meski kembali meraih opini WTP mengingatkan seluruh ASN agar tidak cepat berpuas diri karena WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan tanggung jawab moral untuk mengelola keuangan rakyat secara bersih, transparan, dan akuntabel demi pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujarnya.