RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap III Tahun 2026, dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Setda Pesisir Selatan, Selasa, 26 Mei 2026. Pimpinan rapat Asisten II Setdakab Pesisir Selatan, Hadi Susilo mengatakan, pemerintah daerah mendapat restu pembangunan SR pada Tahap III, setelah tahun sebelumnya mengajukan proposal ke pemerintah pusat.

“Usulan pembangunan tersebut sebenarnya telah diajukan sejak tahun sebelumnya. Namun, terkendala persoalan alih fungsi lahan yang berkaitan dengan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” ujarnya.

Hadi Susilo mengatakan, mendorong seluruh perangkat daerah terkait mempercepat penyelesaian berbagai persyaratan yang menjadi dukungan pemerintah daerah. “Dengan kesiapan lahan, dokumen lingkungan, infrastruktur dasar, serta jaringan utilitas yang memadai, pembangunan Sekolah Rakyat di Pesisir Selatan diharapkan dapat segera direalisasikan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Hendro Kurniawan mengatakan, lokasi yang disiapkan memiliki luas sekitar 9,8 hektare dan telah bersertifikat sehingga berstatus clear and clean. Namun, sebagian lahan seluas 3,4 hektare masih dalam proses perubahan status LP2B dan menunggu persetujuan dari Menteri Pertanian.

“Pemerintah daerah juga menyiapkan lahan pengganti berupa pencetakan sawah baru seluas 4 hektare. Hal dimaksud sebagai bagian dari mekanisme tukar guling lahan,” ujarnya. Menurut Hendro, kegiatan pencetakan sawah baru dimaksud diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp1 miliar.

Sementara itu, Sekretaris DinsosP3A, Isman mengatakan, penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp400 juta. “Tahapan penyusunan dimulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) hingga keseluruhan proses AMDAL yang diperkirakan berlangsung selama empat bulan,” ujarnya.

Di sektor infrastruktur, Kepala Bidang Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan, Viona Mirzal mengatakan, akses jalan menuju lokasi rencana pembangunan SR memiliki lebar sekitar 4 meter. “Jalan tersebut direncanakan akan kami tingkatkan menjadi 6 meter agar memenuhi standar operasional. Namun, peningkatan jalan ini membutuhkan pembebasan lahan tambahan dan koordinasi dengan pemerintah nagari setempat,” katanya.

Viona menambahkan, sementara untuk kebutuhan air bersih nantinya akan dipenuhi melalui jaringan PDAM dengan pemasangan sambungan pipa sepanjang sekitar 500 meter. Sedangkan untuk pasokan listrik, jaringan PLN telah tersedia di kawasan tersebut, namun tetap diperlukan surat permohonan resmi dan rincian kebutuhan daya listrik.

“Selain itu, tantangan terkait ketersediaan jaringan telekomunikasi di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Kami menilai perlu adanya penambahan satu unit Base Transceiver Station (BTS) atau alternatif layanan berbasis satelit untuk mendukung aktivitas pendidikan dan administrasi,” ujarnya.