RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama bupati dan wali kota se-Sumbar menggelar Rapat koordinasi percepatan program unggulan Nagari Creative Hub (NCH) di Istana Gubernuran, Rabu 20 Mei 2026. Dalam rapat itu, Gubernur Mahyeldi menegaskan NCH merupakan agenda besar pembangunan ekonomi masyarakat berbasis nagari.

Menurut Mahyeldi, NCH bukan sekadar program sektoral milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). “NCH harus dijalankan secara kolaboratif dan berkelanjutan sebagai agenda besar pembangunan ekonomi masyarakat nagari,” ujarnya.

Mahyeldi menjelaskan, NCH dirancang sebagai ruang kolaborasi pembangunan masyarakat di nagari. Program itu tidak hanya menjadi pusat aktivitas kreatif, tetapi juga wadah penguatan sumber daya manusia, pengembangan kewirausahaan, dan percepatan digitalisasi.

Ia meminta seluruh pihak tidak menjadikan NCH hanya sebagai kegiatan administratif maupun seremonial. “NCH harus mampu menghadirkan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Mahyeldi.

Menurutnya, keberhasilan NCH diukur dari tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat dan berkembangnya pelaku usaha di nagari. Selain itu, keterlibatan generasi muda serta terciptanya nilai tambah ekonomi bagi masyarakat juga menjadi indikator utama.

Mahyeldi meminta seluruh organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota terlibat aktif dalam pengembangan NCH. Dinas Koperasi diarahkan membina UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengembangkan produk unggulan, sementara Dinas Kominfo memperkuat digitalisasi dan pemasaran berbasis teknologi.

Ia juga mendorong keterlibatan BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga komunitas kreatif dalam mendukung program tersebut. “Kami ingin NCH menjadi pusat tumbuhnya kreativitas, inovasi, dan ekonomi baru berbasis potensi lokal,” ucap Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sumbar Yozarwardi menyebut NCH merupakan pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan nagari yang dirancang berkelanjutan. Ia mengatakan keberhasilan program membutuhkan dukungan lintas sektor serta penguatan komitmen anggaran dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, hingga pemerintahan nagari.