RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026. Kegiatan khidmat ini berlangsung di Halaman Upacara Kantor Gubernur, Rabu, 20 Mei 2026.

Bertindak selaku Inspektur Upacara Gubernur Mahyeldi memimpin jalannya upacara yang diikuti oleh jajaran pejabat eselon, Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK, serta unsur TNI dan Polri di lingkungan Provinsi Sumbar. Disamping itu, Komandan Upacara dipimpin Kasi BMP TNI AU Lanud Sutan Sjahrir, Mayor Kal Syukma Hidayat.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, yang mengusung tema sentral “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Lewat sambutannya, disampaikan refleksi historis mengenai momentum berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 sebagai "fajar menyingsing" bagi kesadaran berbangsa melalui perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat.

“Secara filosofis, menteri menekankan bahwa Kebangkitan Nasional merupakan proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis, di mana bangsa Indonesia dituntut beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa ditegaskan telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi mengatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan secara konkret melalui berbagai Program Strategis Nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Beberapa program yang telah berjalan, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah untuk membangun fondasi fisik generasi masa depan, pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah-wilayah afirmasi, perbaikan mutu guru, penyediaan beasiswa, serta layanan Cek Kesehatan Gratis yang masif.

“Selain pembangunan fisik dan SDM secara konvensional, pemerintah juga menegaskan ikhtiar besar dalam melindungi generasi muda di ruang digital melalui pemberlakuan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Tercatat per 28 Maret 2026, pemerintah secara resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya untuk menjamin pemanfaatan ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembang,” katanya.

Mengakhiri sambutan Menteri Komdigi, Gubernur Mahyeldi mengajak seluruh OPD lingkungan pemerintahan provinsi terkait memperhatikan kualitas dan standardisasi pelaksanaan program MBG dan Koperasi Desa/ kelurahan Merah Putih di daerah. “Program ini perlu dijalankan dengan serius, terutama kualitas keamanan pangan bagi penerima manfaat, jangan sampai tujuan mulia program Astacita bapak Presiden ini tidak termanfaatkan dan terasa dengan semestinya di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, Mahyeldi juga menyoroti perlindungan anak dibawah umur yang rentan mengalami kekerasan di ruang digital maupun lingkungan rumah tangga. “Kami berpesan kepada orangtua, guru pendidik di sekolah dan warga Sumbar secara bersama-sama mengawasi upaya perlindungan anak sebagai tunas bangsa. Sementara itu, dari pemangku kebijakan ruang digital, media massa dan pemberitaan perlu memberikan konten yang bernilai edukatif serta menghormati hak anak di ruang digital dengan menjamin hak mereka untuk mengakses informasi yang layak, mengekspresikan pendapat, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan paparan konten negatif,” katanya.

Mahyeldi mengajak seluruh elemen masyarakat Provinsi Sumbar, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda, untuk menjadikan momentum Harkitnas ke-118 ini sebagai panggilan memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital. Sementara itu, menjadikan delapan misi besar Asta Cita sebagai kompas utama pembangunan menuju kejayaan bangsa di kancah dunia.