RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mematangkan persiapan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak tahun 2026 yang akan dilaksanakan di 87 nagari pada 11 kecamatan. Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan dan Pembentukan Panitia Pilwana 2026 yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Pasaman Barat di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin, 18 Mei 2026.

Bupati Pasaman Barat, Yulianto mengatakan keberadaan wali nagari definitif sangat penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Menurutnya, seluruh tahapan Pilwana harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pemilihan berlangsung aman, tertib, dan demokratis.

“Dulu nagari induk hanya 19, sekarang sudah berkembang menjadi 90 nagari. Tiga di antaranya sudah definitif. Artinya, ada 87 nagari yang membutuhkan wali nagari definitif,” ujarnya.

Menurutnya, semua pihak harus bersama menyukseskan Pilwana serentak dimaksud. Ia juga meminta para camat aktif mengarahkan pemerintah nagari untuk meningkatkan sosialisasi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala DPMN Pasaman Barat, Syaikhul Putra menyebut Pilwana 2026 menjadi pemilihan wali nagari terbesar yang pernah dilaksanakan di Pasaman Barat, baik dari jumlah nagari maupun cakupan wilayah. Menurutnya, pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 17 September hingga 20 Oktober 2026 dengan penerapan sistem e-voting untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya pelaksanaan.

“Fokus rapat koordinasi hari ini adalah pembentukan panitia tingkat kabupaten dan penyamaan persepsi seluruh unsur pelaksana. Setelah ini akan dilanjutkan rapat di tingkat kecamatan dan nagari,” katanya.

Selain pembentukan panitia, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga akan menyiapkan tenaga teknis inti dan petugas lapangan guna mendukung kelancaran pelaksanaan Pilwana. Di tingkat kabupaten, panitia terdiri dari unsur pemerintah daerah dan Forkopimda, sementara di tingkat kecamatan dibentuk panitia pengawas yang melibatkan camat dan Forkopimca.

Sementarai itu, di tingkat nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari dibentuk dari unsur Badan Musyawarah (Bamus), perangkat nagari, dan tokoh masyarakat yang nantinya akan membentuk KPPSN serta petugas Linmas TPS. Rapat koordinasi tersebut juga membahas aspek keamanan, proses seleksi penyelenggara, hingga kesiapan teknis pemungutan suara. Seluruh peserta rapat berkomitmen mendukung pelaksanaan Pilwana 2026 agar berjalan aman, jujur, transparan, dan demokratis.