Wagub Sumbar Dorong OPD Proaktif Jemput Program Nasional

RRI.CO.ID, Padang - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk lebih proaktif dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

Menurut Vasko, pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya menunggu program dari pemerintah pusat, tetapi harus bergerak cepat menyiapkan dukungan dan proposal usulan yang matang agar Sumbar memperoleh prioritas dalam pelaksanaan program nasional.

“Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang erat, kolaborasi multipihak, serta gerak bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kita harus lebih proaktif,” tegasnya.

Arahan tersebut disampaikan Wagub saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh Kepala OPD di Kantor Bappeda Sumbar, Rabu, 13 Mei 2026. Vasko menilai keterlibatan aktif daerah dalam mendukung PSN dan PKPN menjadi salah satu solusi strategis untuk mengakselerasi pembangunan. Pasalnya, kondisi APBD saat ini relatif terbatas, sementara kebutuhan pembangunan di berbagai sektor masih cukup tinggi.

Ia juga menekankan paradigma pembangunan saat ini telah berubah. Daerah yang paling siap, kata dia, akan lebih diprioritaskan dibanding daerah yang hanya membutuhkan namun belum menunjukkan kesiapan.

“Kalau kita ingin lebih banyak program pusat masuk ke Sumbar, maka kesiapan daerah harus ditunjukkan sejak awal, mulai dari konsep, skema rancangan dukungan lintas sektor, hingga usulan proposal yang terukur,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan mengatakan Pemprov Sumbar akan segera membentuk kelompok kerja khusus guna mendukung percepatan suksesi program strategis nasional di daerah. Ia menjelaskan, setiap program nantinya akan memiliki OPD pengampu utama yang didukung OPD lintas sektor. Tidak hanya di tingkat provinsi, pelaksanaan program juga akan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar.

“Ini bukan gerakan parsial, tetapi gerakan kolektif dan kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung program strategis nasional,” kata Zefnihan.