RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kabupaten Pasbar bersama Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mulai membahas rencana pembukaan jalan baru penghubung Sumatera Barat dan Sumatera Utara melalui kawasan perbatasan kedua daerah. Jalur tersebut direncanakan menghubungkan Sigantang, Kecamatan Ranah Batahan, Pasaman Barat, dengan Pastab Julu, Kecamatan Tambangan, Mandailing Natal.

Rencana pembangunan jalan itu dinilai strategis untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan membuka akses transportasi baru bagi masyarakat perbatasan. Selain itu, keberadaan jalan tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan Sumbar dan Sumut.

Pembahasan rencana pembangunan dilakukan saat Wakil Bupati Pasaman Barat, M. Ihpan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mandailing Natal, Jumat, 8 Mei 2026. Dalam kunjungan itu, Ia didampingi Kepala Dinas PUPR Pasaman Barat Bambang Sumarsono serta Kepala UPT KPHL Wilayah Pasaman Barat, Yuhan Sahri.

Kedatangan rombongan Pemkab Pasaman Barat disambut langsung Bupati Mandailing Natal, H. Syaifullah bersama jajaran pemerintah daerah setempat. Pertemuan tersebut ikut dihadiri Sekretaris Daerah Afrizal Nasution, Asisten I sekaligus Plt Kepala Dinas PUPR Sahnan Pasaribu, serta sejumlah kepala OPD lainnya.

M.Ihpan mengatakan pembangunan jalan ini menjadi langkah penting dalam mendukung pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Jalan tersebut diharapkan membuka akses ekonomi baru, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta mempermudah mobilitas masyarakat antardaerah.

"Pembahasan pembangunan jalan itu tidak hanya berhenti di tingkat daerah, tetapi juga akan diperjuangkan bersama hingga ke pemerintah pusat. Dukungan kementerian terkait sangat dibutuhkan agar rencana pembangunan jalan penghubung tersebut dapat segera direalisasikan," ucapnya.

Sementara itu, H. Syaifullah menyambut positif rencana pembangunan akses jalan antarprovinsi tersebut karena diyakini akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan. Meski demikian, pembangunan masih membutuhkan pembahasan lanjutan lantaran jalur yang direncanakan akan melintasi kawasan Taman Nasional Batang Gadis sehingga perlu koordinasi dengan pemerintah pusat terkait regulasi kawasan hutan dan lingkungan hidup.