RRI.CO.ID, Padang – Pendataan yang lebih serius dan akurat mulai dari tingkat pemerintahan terbawah, yakni wali jorong dan wali nagari sangat dibutuhkan di Solok Selatan. Hal itu disampaikan Ketua TP-PKK Solok Selatan Erniati Khairunas dalam Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), Sekolah Rakyat dan Manfaat Data Statistik Sektoral Nagari serta Evaluasi Progres Pengisian Data pada aplikasi SIMSALABIM, di Aula Sarantau Sasurambi, Kamis, 7 Mei 2026.

Erniati yang juga menjadi inisiator aplikasi SIMSALABIM menyebutkan, keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun di lapangan. Hal itu termasuk melalui pendataan Dasawisma.

Menurutnya, capaian pelaporan saat ini masih sekitar 85 persen sehingga perlu dicari solusi bersama agar penginputan data dapat mencapai 100 persen. Selain itu, masih terdapat 14 wali nagari yang belum melakukan verifikasi data dalam aplikasi tersebut.

"Melalui forum ini kita berharap dapat menemukan solusi terhadap berbagai kendala di lapangan. Data masyarakat yang diinput benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Erniati menginginkan tidak ada lagi kesalahan pendataan di lapangan. Hal ini sangat penting agar penyaluran bantuan nantinya tepat sasaran.

Ia berharap rakor ini menjadi ruang diskusi bersama terkait berbagai kendala dalam proses penginputan data ke aplikasi SIMSALABIM. Kemudian mencarikan solusinya.

“Data valid dan terintegrasi akan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan pemerintah. Kemudian juga penyusunan berbagai kebijakan pembangunan daerah,” katanya.