RRI.CO.ID, Padang- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang digelar di Aula Kantor Bupati , Kamis, 7 Mei 2026.

Kegiatan tersebut diikuti oleh para Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Bimtek dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Tanah Datar, Ten Fery, ST, M.Si.

Dalam sambutannya, Ten Fery menyampaikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan berbagai program pembangunan tidak terlepas dari tata kelola pengadaan yang tepat, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan adalah proses pengadaan barang jasa ini. Kalau tidak diproses pengadaan barang jasanya, tentu pelaksanaan pembangunan itu tidak akan berjalan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu perhatian dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa persoalan yang masih ditemukan antara lain kesalahan dalam penyusunan kontrak, perhitungan denda keterlambatan, hingga lemahnya pengendalian pelaksanaan kontrak.

Karena itu, melalui kegiatan bimtek tersebut, seluruh peserta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman teknis sekaligus profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing di lingkungan pemerintahan.

“Dengan adanya bimbingan teknis ini, kami berharap seluruh peserta dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekaligus memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Cerry, M.ST, MM, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mempercepat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih profesional dan akuntabel. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kapasitas aparatur menjadi langkah penting agar proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan terhindar dari persoalan hukum maupun administrasi.

“Kami melihat Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat concern terhadap percepatan pengadaan barang dan jasa. Ini patut diapresiasi karena daerah bergerak cepat menyiapkan SDM yang memahami proses PBJ dengan baik,” ujarnya.