RRI.CO.ID, Padang - Dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat sangat krusial untuk menjaga operasional perlintasan sebidang di Kota Padang. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir saat rapat koordinasi perlintasan sebidang yang digelar di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang, Selasa, 5 Mei 2026.

Rapat ini sebagai upaya memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang. Dibahas upaya keberlanjutan penjagaan perlintasan kereta api di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Pemerintah Kota Padang bersama Pemko Pariaman dan Pemkab Padang Pariaman sepakat mengusulkan agar pembiayaan penjagaan perlintasan untuk periode Mei–Desember 2026 tetap ditanggung oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). “Kami berharap pembiayaan penjagaan perlintasan sebidang tetap diakomodasi DJKA. Perannya sangat vital dalam menjamin keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Kepala BTP Kelas II Padang, Hendrialdi, mengungkapkan bahwa, dari 60 titik resmi yang tidak memiliki palang pintu, sebanyak 54 titik saat ini dijaga secara swadaya oleh masyarakat dengan total 165 personel. Termasuk 20 titik di Kota Padang yang dijaga oleh 63 petugas.

“Keberlanjutan penjagaan perlintasan sebidang merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan keselamatan transportasi. Kami akan mengoptimalkan penempatan petugas agar pengawasan berjalan maksimal,” ujarnya.

Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti pentingnya peran pemerintah pusat dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah. “Kementerian Perhubungan saat ini mengupayakan pengambilalihan tanggung jawab penjagaan perlintasan, mengingat keterbatasan APBD di daerah,” katanya.

Pertemuan ini pun menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut guna memastikan keselamatan masyarakat di perlintasan sebidang tetap terjaga secara optimal.