RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat terus mematangkan persiapan menuju predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Utama pada 2026. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat pemenuhan data dukung sebagai bagian dari proses evaluasi nasional.

Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Advokasi Pemenuhan Data Dukung dan Finalisasi Evaluasi Mandiri KLA 2026 yang digelar secara daring di Kantor DPPKBP3A dan dilanjutkan di Aula Bappelitbangda Pasaman Barat, Senin, 27 April 2026. Kegiatan ini melibatkan unsur dunia usaha, instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, hingga nagari se-Kabupaten Pasaman Barat.

Asisten I Kabupaten Pasaman Barat Setia Bakti menegaskan kebijakan Kabupaten Layak Anak merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ini melalui pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mendorong peningkatan status Pasaman Barat dari predikat Nindya yang diraih pada 2025 menjadi predikat Utama pada 2026. “Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus memiliki komitmen yang sama dalam pemenuhan hak anak,” katanya.

Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Pasaman Barat, Armen, menyampaikan komitmen dan sinergi Tim Gugus Tugas KLA perlu terus diperkuat sesuai tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan lima klaster pemenuhan hak anak. Seluruh indikator penilaian, kata dia, harus dipastikan terpenuhi secara maksimal melalui dukungan data yang valid dan akurat.

Wakil Ketua Tim Gugus Tugas KLA Pasaman Barat sekaligus Kepala Bappelitbangda, Joni Hendri, menambahkan penginputan evaluasi mandiri KLA mencerminkan kinerja seluruh OPD dan instansi terkait sebagai penanggung jawab lima klaster KLA, termasuk kecamatan dan nagari. Ia meminta seluruh penanggung jawab segera melengkapi penginputan data secara mandiri dan akurat guna memenuhi syarat verifikasi KLA, mulai dari aspek regulasi hingga berbagai upaya yang telah dilaksanakan pemerintah daerah melalui seluruh perangkat daerah.

“Pemenuhan data dukung ini bukan sekadar administrasi. Akan tetapi menunjukkan keseriusan daerah dalam mewujudkan Pasaman Barat benar-benar layak menyandang status Kabupaten Layak Anak,” ujarnya.