Hari Otonomi Daerah ke-30, Gubernur Sumbar Tekankan Kemandirian Fiskal

RRI.CO.ID, Padang - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin, 27 April 2026 . Bertindak sebagai inspektur upacara, Mahyeldi membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menegaskan bahwa otonomi daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah agar semakin responsif, mandiri, dan berdampak nyata bagi masyarakat, dengan tetap menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam amanat tersebut, disampaikan sejumlah fokus utama, di antaranya penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, serta peningkatan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, kolaborasi antar daerah, peningkatan layanan dasar, dan penguatan stabilitas wilayah juga menjadi perhatian penting.

Usai upacara, Mahyeldi menegaskan bahwa esensi otonomi daerah terletak pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. “Poin utamanya adalah bagaimana otonomi daerah menjadi instrumen untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui inovasi dan penguatan kemandirian fiskal,” ujarnya.

Ia mengakui, kemandirian fiskal masih menjadi tantangan bagi banyak daerah, termasuk di Sumatera Barat. Karena itu, pemerintah provinsi terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor unggulan.

“Kita tidak boleh terus bergantung pada dana pusat. Di Sumbar, sektor pariwisata dan UMKM terus kita dorong agar PAD meningkat dan program pembangunan bisa berjalan lebih cepat,” katanya.

Terkait perencanaan pembangunan, Mahyeldi menekankan pentingnya sinkronisasi antarlevel pemerintahan guna menghindari tumpang tindih program.

“Sinkronisasi adalah kunci. Program provinsi, kabupaten/kota, hingga nasional harus saling terhubung. Saat ini kita juga mendorong sistem digital terintegrasi agar lebih transparan dan berbasis kinerja,” jelasnya.

Ke depan, ia berharap pelaksanaan otonomi daerah semakin mendorong inovasi dan memperkuat kolaborasi lintas wilayah. “Otonomi bukan berarti berjalan sendiri. Justru kerja sama antar daerah harus diperkuat, terutama dalam menangani isu bersama seperti infrastruktur dan kebencanaan,” tutupnya.