RRI.CO.ID, Padang – Kota Padang terpilih menjadi salah satu daerah percontohan nasional untuk program percepatan transformasi digitalisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data serta memastikan bantuan pemerintah sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan secara transparan dan akuntabel.

Hal tersebut dibahas dalam Kunjungan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Kota Padang. Diselenggarakan di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Jumat, 24 April 2026.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi menjelaskan, digitalisasi ini bukan sekadar mengubah proses manual menjadi otomatis. Namun melainkan instrumen untuk mewujudkan penyaluran yang tepat sasaran.

"Kita pahami bersama banyak berita mengenai bansos yang tidak tepat sasaran. Dengan digitalisasi ini, prosesnya akan lebih akuntabel, transparan, dan efisien. Kota Padang menjadi prioritas karena memiliki komitmen luar biasa dan kesiapan data yang sangat baik," ujarnya..

Teguh menambahkan, salah satu kunci keberhasilan program ini adalah penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pintu masuk verifikasi penerima. Saat ini, Kota Padang mencatatkan aktivasi IKD tertinggi di Sumatera Barat dengan capaian lebih dari 34 persen, serta perekaman KTP-el yang telah mencapai 99,16 persen.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengpresiasi pemerintah pusat atas kepercayaan yang diberikan. Menurutnya, digitalisasi adalah solusi atas problematika data kemiskinan yang selama ini terjadi.

"Selama ini kita menghadapi persoalan 'miskin administratif' dan 'miskin faktual'. Ada yang tercatat miskin secara dokumen tapi fakta di lapangan tidak, begitu juga sebaliknya. Melalui program ini, kita ingin semuanya clear. Tidak ada lagi salah sasaran," ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota Padang telah bergerak cepat dengan menyiapkan infrastruktur pendukung. Termasuk penyiapan 1.700 agen pendamping yang akan mengawal proses digitalisasi ini di lapangan.

"Target kita pada Oktober 2026 program ini sudah bisa diluncurkan. Siang ini, 1.700 agen tersebut langsung diberikan sosialisasi dan pembekalan agar implementasi di tingkat bawah berjalan lancar," ujarnya.