RRI.CO.ID, Padang-Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk memperkuat sinergi lintas sektor pada 2026. Rakor berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu, 15 April 2026, dan diikuti seluruh unsur TKPK.

Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra selaku Ketua TKPK, menegaskan forum tersebut harus melahirkan langkah nyata yang langsung dirasakan masyarakat. Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sementara.

“Yang kita butuhkan adalah program yang nyata dan menyentuh langsung masyarakat, bukan bantuan yang bersifat terus-menerus tanpa solusi jangka panjang,” tutur Allex. Ia menilai masyarakat perlu didorong agar mampu mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Selain itu, Allex menekankan pentingnya keakuratan data sebagai dasar penyusunan kebijakan. Data valid berbasis by name by address dinilai akan memastikan intervensi pemerintah berjalan tepat sasaran.

“Koordinasi lintas sektor menjadi kunci, karena penanggulangan kemiskinan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Semua pihak harus bergerak bersama,” ujarnya. Ia juga menargetkan program dapat menjangkau masyarakat dari kelompok desil satu hingga desil lima.

Sementara itu, Kepala Bappeda Padang Panjang, Putra Dewangga, menyebut rakor tersebut merupakan pertemuan perdana TKPK pada 2026. Ia menegaskan penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari program strategis nasional yang membutuhkan dukungan penuh pemerintah daerah.

“Data kesejahteraan sosial di Padang Panjang hingga April 2026 tercatat sebanyak 63.686 individu,” jelas Putra. Melalui rakor ini, Pemko berharap kolaborasi yang kuat dan program tepat sasaran mampu menekan angka kemiskinan secara lebih optimal.