RRI.CO.ID, Padang - Kendala lahan dan belum optimalnya realisasi pendanaan menjadi hambatan utama dalam penyediaan hunian bagi korban bencana di Sumatera Barat. Akibatnya, hingga kini masih banyak warga terdampak yang belum mendapatkan hunian tetap dan bertahan di tempat pengungsian sementara.

Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Andalas, Prof. Fauzan mengatakan, pemerintah telah berupaya menyediakan hunian sementara serta skema Dana Tunggu Hunian (DTH). Skema ini memungkinkan masyarakat menyewa tempat tinggal sambil menunggu pembangunan hunian tetap.

“Besaran bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan korban, terlebih realisasi hunian tetap juga lama. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga kembali membutuhkan hunian sementara karena belum memiliki tempat tinggal yang layak,” kata Prof. Fauzan, Kamis, 9 April 2026.

Ia menjelaskan, di Padang, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan lokasi relokasi. Namun, proses pembangunan hunian tetap masih terkendala, salah satunya terkait kejelasan status lahan.

“Sedangkan di Sumatera Barat, kepemilikan tanah yang bersifat komunal atau milik kaum menjadi tantangan tersendiri. Banyak pihak keberatan menyerahkan lahan kepada pemerintah karena akan digunakan untuk relokasi korban di luar kelompok mereka,” ujarnya.

Selain itu, realisasi anggaran dari pemerintah pusat untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi juga masih dinantikan. Hal ini berdampak langsung pada lambatnya pembangunan hunian tetap di sejumlah daerah terdampak.

Prof. Fauzan menilai, dari sisi kesiapan sumber daya dan teknologi, pembangunan hunian tidak menjadi kendala utama. Namun, percepatan pendanaan serta kepastian kebijakan lahan menjadi faktor penting yang harus segera diselesaikan.

“Saya berharap pemerintah dapat mempercepat realisasi anggaran serta memastikan ketersediaan lahan relokasi. Dengan demikian, masyarakat terdampak dapat segera mendapatkan hunian layak dan keluar dari kondisi pengungsian,” ucapnya.