RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya prioritaskan perbaikan jalan provinsi dalam usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2027. Hal dimaksud disampaikan Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani saat menghadiri Musrebang RKPD Sumbar di Auditorium Gubernur Sumbar, Rabu, 8 April 2026.

Bupati Annisa mengungkapkan, prioritas pada perbaikan jalan provinsi merupakan langkah strategis untuk membuka akses ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. “Perbaikan jalan provinsi menjadi kebutuhan mendesak karena menyangkut langsung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi. Dengan infrastruktur yang baik, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dan merata,” ujarnya.

Beberapa ruas strategis yang diusulkan untuk direhabilitasi antara lain ruas Simpang Koto Baru–Junction, Junction–Abai Siat (batas Jambi), Simpang Sikabau–Simpang Koto Baru, serta Simpang Koto Baru–Tanjung Simalidu di Kecamatan Koto Salak. Ruas-ruas tersebut memiliki peran vital dalam mendukung kawasan swasembada pangan, air, dan energi, serta memperkuat konektivitas kawasan ekonomi di Dharmasraya.

“Selain jalan provinsi, kami juga mengusulkan penanganan jalan kabupaten yang terhubung dalam beberapa koridor ekonomi, mulai dari Pulau Punjung hingga wilayah Sungai Rumbai, Koto Besar, Sitiung, hingga Timpeh. Peningkatan infrastruktur ini diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa, sekaligus mendukung pengembangan komoditas unggulan seperti padi, kelapa sawit, karet, dan peternakan,” kata Annisa.

Sementara itu, usulan pembangunan juga mencakup revitalisasi pasar dan kawasan UMKM, pembangunan pabrik kelapa sawit dan biofuel, pabrik pakan ternak, serta penguatan sistem logistik melalui pembangunan gudang bongkar muat. “Secara keseluruhan, total nilai usulan yang diajukan oleh Kabupaten Dharmasraya dalam Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2027 mencapai sekitar Rp157,3 miliar,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarpemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Ia mengingatkan agar setiap program yang dirancang benar-benar mengacu pada prioritas nasional dan provinsi, sehingga pelaksanaannya lebih terarah, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Keselarasan program antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Dengan perencanaan yang terintegrasi, kita dapat mengoptimalkan potensi daerah sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan,” katanya.