RRI.CO.ID, Padang - Penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama kesiapan infrastruktur digital. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat sistem kerja berbasis teknologi membutuhkan kemampuan adaptasi yang tidak merata.

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Andalas, Doktor Aidinil Zetra, Jumat, 3 April 2026 menilai kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan merupakan bagian dari transformasi budaya kerja nasional. Kebijakan tersebut juga bertujuan mempercepat digitalisasi, mengurangi perjalanan dinas, mengoptimalkan rapat daring, membatasi kendaraan dinas, serta mendorong efisiensi energi perkantoran.

"Namun, terdapat pertanyaan penting terkait kesiapan infrastruktur digital, terutama di daerah. Ia menilai keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur digital yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, kebijakan WFH berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelayanan publik dan kinerja pemerintahan," kata Aidinil.

Aidinil mengungkapkan, pengalaman saat pandemi COVID-19 juga dapat menjadi rujukan pembelajaran bagi pemerintah di daerah untuk memperkuat infrastruktur digital. Dengan kesiapan tersebut ia optimis pelayanan publik dan kinerja pemerintah dapat berjalan optimal tanpa mengalami penurunan meski kebijakan WFH diterapkan.

"Keberhasilan kebijakan WFH sangat ditentukan oleh kualitas manajemen instansi serta tingkat digitalisasi layanan publik yang telah diterapkan dan kebijakan tersebut menjadi ujian bagi produktivitas birokrasi," ujarnya,