RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang mencatatkan capaian positif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2025 oleh Ombudsman Republik Indonesia, Kota Padang Panjang meraih opini Kualitas Tinggi dengan nilai akhir 78,28.

Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi kepada Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, di Hall Lantai III Balai Kota, Jumat, 27 Februari 2026. Adel menjelaskan, penilaian 2025 difokuskan pada tiga unit lokus di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, yakni Dinas Sosial PPKBPPPA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Dinas Sosial memperoleh nilai 81,67 dengan rincian dimensi input 18,15, proses 18,78, output 10,72, pengelolaan pengaduan 9,83, serta tingkat kepercayaan masyarakat 24,19. Disdikbud meraih nilai 81,55 dengan input 19,09, proses 18,81, output 10,72, pengaduan 10,43, dan kepercayaan masyarakat 22,50.

Adapun RSUD Padang Panjang memperoleh nilai 71,60 dengan rincian input 10,77, proses 16,96, output 10,72, pengaduan 9,50, serta tingkat kepercayaan masyarakat 23,65. “Secara keseluruhan, hasil tersebut menempatkan Padang Panjang dalam kategori kualitas pelayanan baik dengan opini kualitas tinggi” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Padang Panjang Hendri menyampaikan apresiasi atas pendampingan, evaluasi, dan penilaian yang diberikan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat terhadap kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemko. “Hasil ini akan kami jadikan sebagai bahan introspeksi dan dasar rencana aksi perbaikan pelayanan publik pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh kepala OPD agar tidak cepat berpuas diri atas capaian tersebut. Menurutnya, budaya pelayanan yang humanis, responsif, dan akuntabel harus terus diperkuat demi menjaga kepercayaan masyarakat.

“Tugas kita adalah melayani. Kemudian memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari layanan yang diberikan,” katanya.