RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Senin 19 Januari 2026. Langkah ini ditempuh sebagai upaya strategis mempercepat pembangunan daerah.

Kegiatan konsultasi tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Zainal Arifin. Agenda ini difokuskan pada percepatan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penguatan dukungan pemerintah pusat.

Rombongan Pemkab Pesisir Selatan melakukan pertemuan dengan Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kementerian Dalam Negeri. Konsultasi membahas aspek regulasi dan mekanisme pendirian BUMD daerah.

Zainal Arifin menyampaikan, pendirian BUMD harus didukung kesiapan kelembagaan yang matang. Ia menegaskan BUMD diharapkan menjadi penggerak perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pemkab Pesisir Selatan juga melakukan asistensi dan konsultasi ke Kementerian PKP. Usulan yang disampaikan berkaitan dengan sektor perumahan dan kawasan permukiman,” ujarnya.

Usulan tersebut meliputi relokasi rumah pascabencana serta bantuan stimulan perumahan bagi masyarakat terdampak bencana. Pemerintah daerah juga mengajukan dukungan perumahan bagi ASN dan PPPK.

“Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya terpadu mempercepat pembangunan dan pemulihan di Pesisir Selatan. Sekaligus mendukung proses pemulihan pascabencana dan penguatan sektor perumahan,” ujarnya.