RRI.CO.ID, Padang – Persoalan konflik agraria dinilainya cukup kompleks, seperti tanah ulayat dan pergeseran kepemilikan lahan di Kota Padang Panjang. Dengan demikian diperlukan komunikasi berkelanjutan agar konflik serupa tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Hal itu disampaikan Kapolres Padang Panjang AKBP Wisnu Hadi saat menemui Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Kamis 22 Januari 2026. Pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan sinergi antara Pemko dan Polres.

“Kami berharap setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui koordinasi dan musyawarah. Melibatkan seluruh pihak terkait untuk menemukan solusi terbaik,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan di daerah yang memerlukan sinergi antara Polres dan Pemko. Terutama kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan dampak berkepanjangan apabila tidak ditangani secara komprehensif.

“Koordinasi yang kuat sangat penting agar pembangunan Padang Panjang dapat berjalan lebih terencana, rapi, serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Hal ini sangat penting,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Padang Panjang Hendri menyampaikan konflik agraria merupakan isu nasional. Ia menilai program pemerintah pusat terkait sertifikasi tanah ulayat perlu didukung secara optimal, termasuk dengan memperkuat peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui kolaborasi lintas sektor.

Ia juga memaparkan potensi sumber daya alam Padang Panjang, khususnya kawasan bukit kapur yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengelolaannya, tengah diselaraskan dengan proses penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Selain itu, ia turut menyampaikan potensi besar sektor pendidikan dan pariwisata. Hendri menyebut rencana penjajakan kerja sama dengan sejumlah univeristas yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah. (*).