RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah diminta mengantisipasi potensi panic buying atau pembelian berlebihan menjelang Hari Raya Idulfitri dengan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mencegah kepanikan di tengah masyarakat.

Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Padang, Dr. Alpon Satrianto menilai, pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu menjalankan strategi pengendalian inflasi yang dikenal dengan konsep 4K. Yakni ketersediaan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat.

“Ketersediaan bahan pokok menjadi faktor utama dalam mencegah panic buying. Jika masyarakat mendapatkan kepastian bahwa stok barang tersedia dan mudah diakses, maka kekhawatiran akan kelangkaan dapat diminimalkan,” kata Dr. Alpon Satrianto, Sabtu, 14 Maret 2026.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan distribusi barang berjalan lancar hingga ke pasar-pasar. Hambatan distribusi berpotensi menyebabkan kelangkaan barang di pasaran, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga dan mendorong masyarakat melakukan pembelian dalam jumlah besar.

Upaya lain yang dinilai penting adalah memperkuat komunikasi publik. Pemerintah diharapkan aktif memberikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial, media elektronik, maupun platform digital terkait kondisi stok bahan pokok di pasaran. Komunikasi yang efektif dinilai dapat menjaga ekspektasi masyarakat sehingga tidak memicu kepanikan.

“Pengawasan terhadap praktik penimbunan barang juga perlu diperketat. Penimbunan dapat mengurangi pasokan di pasar dan memicu lonjakan harga yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan panic buying di tengah masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai hingga saat ini fenomena panic buying di Sumatera Barat belum terlihat signifikan. Peningkatan aktivitas belanja masyarakat lebih disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan konsumsi menjelang Idulfitri, seperti makanan, minuman, pakaian, dan transportasi.