RRI.CO.ID, Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menerima penghargaan Kartika Pamong Praja Madya dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai bentuk apresiasi atas komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, dalam upacara di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu, 5 Agustus 2026.

Rektor IPDN, Halilul Khairi, mengatakan, Mahyeldi dinilai berhasil menghadirkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan semakin dipercaya masyarakat melalui berbagai terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan tersebut juga terlihat dari kemampuan Pemerintah Provinsi Sumbar menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk penanganan kebencanaan yang membutuhkan kepemimpinan cepat, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Beliau telah menunjukkan kepemimpinan yang mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik. Karena itu, kami bangga mengangkat beliau sebagai Alumni Kehormatan IPDN," ujar Halilul Khairi. Ia juga mengapresiasi kontribusi para alumni APDN, STPDN, dan IPDN yang kini mengemban berbagai jabatan strategis serta terus berkontribusi memperkuat tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu, Mahyeldi menegaskan, Kartika Pamong Praja Madya bukan merupakan penghargaan untuk dirinya semata, melainkan hasil kerja bersama seluruh aparatur pemerintah, pemerintah kabupaten dan kota, para alumni IPDN, serta masyarakat Sumbar. "Penghargaan ini bukan milik saya pribadi. Ini adalah hasil kerja keras seluruh aparatur pemerintah, pemerintah kabupaten dan kota, para alumni IPDN, serta seluruh masyarakat Sumatera Barat. Karena itu, penghargaan ini saya persembahkan untuk masyarakat Sumatera Barat," ujar Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi Sumbar untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ia menegaskan keberhasilan pemerintah tidak diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program, melainkan dari kemampuan setiap kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

"Aparatur adalah wajah negara. Tugasnya bukan sekadar menjalankan aturan, tetapi menghadirkan solusi, mendengar aspirasi masyarakat, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkeadilan," ujarnya. Mahyeldi menambahkan penghargaan tersebut menjadi amanah untuk terus memperkuat budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, dan adaptif, karena kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus dijaga melalui kinerja nyata dan pelayanan yang semakin berkualitas.

Sebelum mengikuti prosesi penganugerahan, Mahyeldi juga memberikan pembekalan kepada Praja IPDN asal Sumbar agar membangun kepemimpinan yang berintegritas, profesional, dan menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai orientasi utama dalam menjalankan tugas pemerintahan. Prosesi penganugerahan berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran pimpinan IPDN, ribuan praja, Ketua IKAPTK Provinsi Sumbar Martias Wanto, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Jasman Rizal, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmad Zakri, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.