RRI.CO.ID, Padang - Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Anggota DPD RI Sumatera Barat (Sumbar) Cerint Iralloza Tasya melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar di Kota Padang untuk memantau pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, Senin, 3 Agustus 2026. Dalam kunjungan dimaksud, senator Cerint menyampaikan dukungannya agar pelaksanaan SE 2026 di Sumbar dapat berjalan optimal.

Kunjungan tersebut disambut Kepala BPS Provinsi Sumbar, Nurul Hasanudin beserta jajaran. Pada kesempatan itu, BPS Sumbar memaparkan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, mulai dari tahapan pendataan, pemanfaatan sistem digital, hingga berbagai tantangan di lapangan. Hingga 3 Agustus 2026, capaian pendataan di Sumbar telah mencapai sekitar 81 persen, melampaui rata-rata nasional.

“Untuk capaian sekarang baru di angka 81 persen. Kinerja pendataan saat ini yang menjadi perhatian di Kota Padang dan Bukittinggi,” ujarnya.

Menurutnya, BPS Sumbar intens menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, baik TNI, Polri, instansi pengampu perekonomian baik di tingkat Provinsi hingga daerah. Ia mengakui, progres pendataan di lapangan masih dihadapkan dengan tantangan, seperti petugas lapangan yang kesulitan menemui calon responden, hingga sulitnya mendapatkan data usaha dari pengusaha ritel.

“Kami mengharapkan kedatangan senator DPD RI ke Sumbar bisa menjembatani petugas Sensus 2026 kami untuk beraudiensi dengan pemangku kepentingan di daerah agar bisa memberikan data perekonomian yang akurat. Selain itu, menurut catatan kami, progres pendataan SE masih tersendat di Kota Bukittinggi dan Padang, karena banyaknya aktivitasi ekonomi di dua kota besar dimaksud,” ujar Hasan.

Menanggapi paparan tersebut, Anggota DPD RI, Cerint mengapresiasi kinerja BPS Provinsi Sumbar beserta seluruh petugas lapangan yang terus bekerja menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, hasil sensus akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

“Melalui kunjungan pengawasan ini kami memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sumbar, serta kendala dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Kami mengapresiasi kerja keras BPS beserta seluruh petugas yang telah bekerja hingga ke berbagai wilayah untuk memastikan setiap aktivitas ekonomi masyarakat dapat terdata dengan baik,” kata Cerint.

Ia menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung pada momentum yang penting karena struktur ekonomi masyarakat terus berkembang, termasuk usaha berbasis digital, perdagangan elektronik, ekonomi kreatif, hingga usaha rumahan yang perlu terdata secara akurat. “Data yang akurat adalah fondasi kebijakan yang baik. Dengan data yang berkualitas, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menyusun kebijakan pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan,” ujarnya.

Dalam dialog bersama jajaran BPS, Cerint juga menyoroti dampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumbar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, perubahan kondisi usaha akibat bencana perlu menjadi bagian dari hasil pendataan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah terdampak.