Ombudsman Dorong Penguatan Pencegahan Kekerasan Seksual di Sekolah Rakyat

RRI.CO.ID, Padang - Ombudsman Republik Indonesia mendorong penguatan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Sekolah Rakyat, terutama pada satuan pendidikan berbasis asrama yang beroperasi 24 jam. Saran tersebut disampaikan Pimpinan Ombudsman RI, Manager Nasution saat meninjau langsung kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP 4) Padang yang berada di kawasan kantor Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Sumatera Barat (Sumbar), Selasa, 9 Juni 2026.

Manager, mengatakan, perlindungan anak harus menjadi perhatian utama dalam tata kelola sekolah. Ia menyebut, sekolah perlu memastikan adanya sistem perlindungan yang kuat bagi peserta didik.

“Sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak boleh hanya menjadi pelengkap. Sistem ini harus menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan pendidikan yang disediakan oleh negara,” katanya.

Manager mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Ia menilai, program itu memerlukan penguatan regulasi agar penyelenggaraannya berjalan efektif, akuntabel, dan transparan.

“Kunjungan Ombudsman ini untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta kebutuhan penguatan tata kelola Program Sekolah Rakyat di Sumbar. Dari identifikasi kami, salah satu yang menjadi perhatian serius terkait regulasi khususnya perlindungan, pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SRMP 4 Padang, Azizah Batubara, menjelaskan saat ini Sekolah Rakyat tersebut menampung 145 siswa. “Mereka terbagi dalam enam rombongan belajar. Untuk mendukung proses pendidikan dan pembinaan, sekolah ini didukung 14 wali asuh, enam wali asrama, serta tenaga pendidik. Mereka mendampingi peserta didik selama 24 jam,” ujarnya.

Meski mencatat sejumlah capaian positif, ia mengakui masih menghadapi beberapa tantangan, terutama keterbatasan kapasitas ruang belajar dan pengaturan kunjungan wali murid yang belum sepenuhnya sesuai jadwal. “Secara umum kegiatan belajar mengajar dan pembinaan siswa SRMP 4 di lingkungan BBPPKS sangat mendukung, berkat beberapa fasilitas yang tersedia, namun jumlah siswa yang banyak serta terbatasnya sumber daya pengajar, baik wali asuh dan wali murid menjadi kendala,” katanya.

Sementara itu, Kepala BBPPKS Sumbar, Wildan Humaedi mengatakan, saat ini tiga Sekolah Rakyat yang beroperasi di Sumbar merupakan sekolah rintisan. “Kami menyambut baik upaya pemantauan dari Ombudsman RI, agar sistem operasional Sekolah Rakyat di Sumbar ini menjadi lebih baik,” katanya.

Ia menyebut, mendorong kabupaten/kota di Sumbar mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen, agar peserta didik bisa mengikuti proses pembelajaran di daerah asalnya tanpa harus berpindah ke daerah lain. “Saat ini ada dua kabupaten/kota di Sumbar yang sudah siap menampung calon peserta didik Sekolah Rakyat, yakni Dharmasraya dan menyusul di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini ada sebanyak 30 calon siswa SRMP dan 30 siswa SRMA yang sudah melewati proses penjangkauan untuk masuk dalam tahun ajaran 2026/2027. “Mereka akan sementara akan menempati SR di Dharmasraya, jika di Kota Padang sudah selesai terbangun, sebagian dari mereka akan dipindahkan kesini,” ujar Wildan.