KBRN, Padang: Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Titiek Soeharto mengatakan, pengawasan di sektor kelautan masih menjadi perhatian serius di sejumlah daerah termasuk Sumatera Barat. Ia menyoroti, pengurangan anggaran pengawasan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdampak langsung pada munculnya persoalan banyaknya praktik liar kelautan di Sumbar.

Titiek Soeharto menjelaskan, mendorong upaya pemerintah pusat agar memperkuat sektor dimaksud melalui penambahan anggaran pada tahun depan. Ia berharap, dengan adanya penambahan anggaran tersebut, KKP di daerah dapat memperkuat pengawasan perairan melalui penambahan kapal pengawas.

“Permasalahan pengawasan perikanan ini bukan hanya di Sumbar saja, namun seluruh daerah di Indonesia. Karena keterbatasan anggaran pengawasan di Kementerian Kelautan. Untuk kami meminta pemerintah pusat menaikkan anggaran sektor tersebut di tahun depan,” kata Titiek Soeharto, Jumat (20/6/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Victor Gustaaf Manoppo mengakui porsi anggaran pengawasan di Kementerian Kelautan pada tahun 2025 tergolong kecil yakni, berkisar 3,6 persen. Ia menuturkan, saat ini Kementerian terkait, sedang menggagas penambahan armada kapal pengawasan di Sumbar. “Kami sedang melaksanakan sejumlah program-program yang bisa memperkuat armada kami, untuk Sumbar kapasitasnya yang belum sebagaimana mestinya, masih kapal kecil,” ujarnya.

Victor menambahkan, dengan penambahan armada pengawas tersebut dapat memperluas jangkauan patroli dan mempercepat respons terhadap aktivitas perikanan yang mencurigakan. Ia memastikan, hal dimaksud menjadi kunci utama agar pengelolaan sumber daya laut tetap aman dari praktik perikanan ilegal.