KBRN, Padang: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menekankan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat setempat agar mendukung pelaksanaan program 3 Juta Rumah. Program ini digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

"Kita perlu mencari solusi agar program ini dapat berjalan dengan baik. Kita gunakan potensi yang ada untuk mendukung program 3 juta rumah dari Pemerintah Pusat," katanya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penandatanganan Nota Kesepahaman secara virtual di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (17/3/2025).

Nota Kesepahaman ini melibatkan beberapa kementeria. Di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Transmigrasi, serta Badan Informasi Geospasial (BIG).

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan nota kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam pengelolaan agraria, tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi, dan informasi geospasial. "Rakor ini sangat penting, bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi dunia usaha yang membutuhkan kepastian, terutama dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akan dilanjutkan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)," ujarnya.

Menurut Mendagri, RTRW dan RDTR berperan krusial dalam mengatur pemanfaatan ruang, termasuk ruang hijau, permukiman, dan area komersial. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan berbagai permasalahan bagi pemerintah maupun dunia usaha. (*).