KBRN, Padang: Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Suprayitno, menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti arahan terkait penyelesaian pendataan tenaga nonAparatur Sipil Negara (nonASN). Dengan demikian diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

“Kami berkomitmen menuntaskan penataan tenaga Non-ASN. Tentunya sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya usai menghadiri rapat virtual terkait penyelesaian pendataan tenaga nonASN melalui Zoom Meeting, Rabu (8/1/2025).

Rapat ini dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh. Diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia dengan fokus utama membahas langkah strategis penataan tenaga nonASN di lingkungan pemerintahan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya komitmen seluruh instansi dalam menyelesaikan penataan tenaga nonASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Perlu ada langkah bersama untuk menyelesaikan persoalan ini demi menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien,”ujarnya..

Ia juga menyoroti dasar hukum terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tito mengingatkan agar instansi pemerintah tidak lagi mengangkat tenaga nonASN setelah undang-undang tersebut berlaku. (*).