RRI.CO.ID, Padang - Pemkab Agam menyesuaikan tata kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) dengan kebutuhan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Penyesuaian mencakup perencanaan, distribusi, penyimpanan, dan pengendalian stok kontrasepsi.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Agam, Dandi Pribadi mengatakan, tata kelola ALOKON perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan di fasilitas kesehatan. Hal itu untuk memastikan ketersediaan kontrasepsi tidak mengalami kekosongan maupun penumpukan.
| Baca juga: RSUP M. Djamil Padang Tambah Ruang ICU |
“Tata kelola ALOKON ini penting untuk memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan pelayanan di lapangan. Kita ingin perencanaan, distribusi dan pengelolaan stok dilakukan secara tepat agar tidak terjadi kekosongan maupun penumpukan,” ujar Dandi.
Pembahasan tata kelola tersebut dilakukan dalam Diskusi Partisipatif Penggerakan Sistem Tata Kelola ALOKON di Aula Pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Selasa 29 September 2026. Forum melibatkan unsur Dinas Kesehatan, OPD KB, fasilitas pelayanan kesehatan, pengelola ALOKON, serta Penyuluh Keluarga Berencana.
Dalam forum tersebut, peserta membahas tahapan pengelolaan ALOKON mulai dari perencanaan kebutuhan hingga distribusi. Penyimpanan dan pengendalian stok juga menjadi bagian dari tata kelola yang dibahas.
Penyesuaian tata kelola ALOKON menjadi bagian dari pengelolaan pelayanan KB di Kabupaten Agam. Ketersediaan kontrasepsi yang sesuai kebutuhan menjadi salah satu aspek yang perlu dikelola bersama oleh unsur terkait dalam pelayanan KB.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....