Pemkab Agam Perkuat Tata Kelola ALOKON untuk Tingkatkan Capaian KB

RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dalduk KB PP PA) memperkuat tata kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON). Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan kontrasepsi sesuai kebutuhan pelayanan sekaligus mendorong peningkatan capaian Keluarga Berencana (KB).

Penguatan tata kelola ALOKON dibahas dalam Diskusi Partisipatif Penggerakan Sistem Tata Kelola ALOKON di Aula Pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Selasa, 29 September 2026. Kegiatan melibatkan lintas perangkat daerah dan perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

Kepala Dinas Dalduk KB PP PA Kabupaten Agam Dandi Pribadi mengatakan, tata kelola ALOKON perlu diperkuat agar ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan di lapangan. “Tata kelola ALOKON ini penting untuk memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan pelayanan di lapangan. Kita ingin perencanaan, distribusi dan pengelolaan stok dilakukan secara tepat agar tidak terjadi kekosongan maupun penumpukan,” ujar Dandi.

Menurutnya, pengelolaan ALOKON tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang, tetapi juga mencakup perencanaan kebutuhan, penyimpanan, distribusi hingga pengendalian stok. Tata kelola yang baik diperlukan untuk mendukung kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan KB kepada masyarakat.

Diskusi tersebut juga menjadi forum untuk membahas capaian Pelayanan KB Serentak dalam rangka World Contraception Day (WCD) 2026 Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data per 27 September 2026. Evaluasi capaian diperlukan untuk melihat kebutuhan pelayanan sekaligus menjadi bahan dalam menyusun perencanaan ALOKON.

Kegiatan diikuti perwakilan Dinas Kesehatan, OPD KB, RSUD Lubuk Basung, Balai POM Payakumbuh, pengelola dan gudang ALOKON, bendahara materil, DPC IPeKB Kabupaten Agam, PC IBI Kabupaten Agam, fasilitas pelayanan kesehatan dan jejaring, serta Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).

Melalui penguatan tata kelola tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam mendorong pengelolaan ALOKON yang lebih terencana dan terintegrasi. Langkah ini diharapkan dapat mendukung kesinambungan pelayanan kontrasepsi serta peningkatan capaian program KB di Kabupaten Agam.