RRI.CO.ID, Padang - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang mengerahkan seluruh tenaga kebersihan untuk mempercepat penanganan dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah Kota Padang, Selasa, 4 Agustus 2026. Petugas diterjunkan membersihkan sedimen lumpur di permukiman warga serta tumpukan sampah yang terbawa arus banjir di kawasan Pantai Padang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fadelan Fitra Matsa mengatakan, sekitar 600 tenaga kebersihan dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan di lokasi terdampak. Upaya tersebut dilakukan agar lingkungan segera pulih dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

"Banjir yang terjadi pada Senin lalu, meninggalkan endapan lumpur dan sampah di berbagai titik permukiman warga. Berdasarkan pendataan DLH Kota Padang, kawasan Koto Tangah dan Kuranji menjadi wilayah yang mengalami dampak paling parah sehingga menjadi prioritas penanganan," ucapnya.

Fadelan menjelaskan, seluruh personel dibagi ke sejumlah titik terdampak banjir agar proses pembersihan dapat dilakukan secara serentak. Melalui percepatan penanganan menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak banjir terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat.

Selain membersihkan sedimen lumpur di kawasan permukiman kata Fadelan, petugas juga mengangkut tumpukan sampah yang menumpuk di kawasan Pantai Padang. Volume sampah yang diangkut meningkat hingga lima truk, jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi normal yang rata-rata hanya satu truk setiap hari.

"Pada kesempatan ini, kami mengimbau masyarakat untuk kembali menggalakkan budaya gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran drainase serta aliran sungai. Upaya tersebut menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko banjir saat curah hujan masih tinggi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fadelan Fitra Matsa mengingatkan BMKG masih mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem di wilayah Sumatera hingga 8 Agustus 2026. Karena itu masyarakat diimbau tetap waspada, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta BMKG guna mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi.