RRI.CO.ID, Padang – Dampak perubahan iklim semakin dirasakan masyarakat, terutama di wilayah yang bergantung pada sektor pertanian dan kehutanan. Kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, musim kemarau yang lebih panjang, serta cuaca ekstrem dinilai telah memengaruhi produktivitas lahan dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas (UNAND), Yulinda, mengatakan kondisi tersebut menuntut langkah nyata dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Menurutnya, perubahan iklim kini telah menjadi tantangan yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

"Perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah menjadi kenyataan. Banjir, tanah longsor, hingga ketidakpastian musim tanam semakin sering terjadi dan berdampak langsung pada ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat," ujarnya, Jumat, 31 Juli 2026.

Yulinda menilai Nagari Salibutan, Kabupaten Padang Pariaman, memiliki potensi besar menjadi contoh pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Keberadaan Hutan Nagari dan sistem Parak yang masih terjaga dinilai mampu menyerap serta menyimpan karbon dalam jumlah besar sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.

Menurutnya, hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyangga lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi melalui skema perdagangan karbon (carbon trade). Masyarakat yang menjaga kelestarian hutan berpeluang memperoleh pendapatan tambahan dari jasa penyerapan karbon tanpa harus mengeksploitasi kawasan hutan.

"Selama ini masyarakat memperoleh penghasilan dari pertanian, Parak, dan hasil hutan bukan kayu seperti madu, pinang, asam kandis, serta rempah-rempah. Perdagangan karbon dapat menjadi sumber pendapatan baru yang berkelanjutan sekaligus memberikan insentif bagi masyarakat untuk terus menjaga hutan," katanya.

Yulinda menambahkan, ekonomi karbon juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nagari melalui penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), pengembangan hasil hutan bukan kayu, hingga ekowisata. Namun, ia menegaskan keberhasilan perdagangan karbon membutuhkan kesiapan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, serta kolaborasi antara Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN), pemerintah nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.

"Perdagangan karbon bukan hanya tentang nilai ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat yang menjaga hutan. Jika dikelola dengan baik, Hutan Nagari Salibutan dapat menjadi model pengelolaan karbon berbasis komunitas yang mampu menghubungkan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.