RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kota Padang Panjang mulai menyusun arah pembangunan 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Balai Kota pada Selasa, 31 Maret 2026. Pemerintah daerah menjadikan forum tersebut untuk merumuskan prioritas pembangunan daerah, dengan fokus pada percepatan pemulihan pascabencana dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dalam arahannya, Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis mengungkapkan, pentingnya Musrenbang sebagai wadah untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat. “Setiap rupiah anggaran harus kembali untuk kepentingan masyarakat. Musrenbang ini harus melahirkan gagasan dan solusi nyata,”ujarnya.

Ia juga menyoroti penguatan sektor pendidikan sebagai identitas Padang Panjang. Menurutnya, dengan mendorong penambahan fasilitas perguruan tinggi serta pengembangan program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda dapat memperkuat targt dimaksud.

Di sektor pariwisata, pemerintah daerah menargetkan pengembangan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) menjadi destinasi unggulan yang lebih representatif. “Selain itu, untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, kami berencana membangun gedung parkir guna menunjang kawasan Pasar Pusat,” kata Hendri.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Dina Febriyanti menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam mendukung pembangunan. Menurutnya, meski memiliki batas adminsitratif wilayah yang kecil, Kota Padang Panjang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Sumbar, khususnya di sektor perdagangan eceran.

“Perencanaan yang matang, sinergi lintas sektor, serta inovasi menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Kami siap mendukung usulan dari Padang Panjang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Bappeda Padang Panjang, Sri Endang Mulyati menyampaikan, Musrenbang RKPD 2027 merupakan bagian penting dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Ia menjelaskan, rangkaian Musrenbang telah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna menghimpun aspirasi dan masukan.

“Tujuannya untuk menyepakati prioritas pembangunan serta arah kebijakan yang selaras dengan program pemerintah,” katanya.