RRI.CO.ID, Padang – Pemerintah Kota Padang Panjang menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin, 30 Maret 2026. Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan langsung dokumen tersebut kepada pimpinan Rapat Paripurna, Ketua DPRD, Imbral.

Dalam penyampaiannya, Hendri mengungkapkan, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang 2025 berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Ia menyoroti bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang Panjang pada akhir November 2025 sebagai tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah.

“Curah hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah, mengakibatkan 45 orang meninggal dunia, 17 orang hilang, dan 1.368 jiwa terdampak,” ujarnya.

Menurutnya, bencana tersebut juga menyebabkan kerusakan pada 397 unit rumah serta mengganggu infrastruktur, akses transportasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini, lanjutnya, menunjukkan tingginya kerentanan daerah terhadap risiko perubahan iklim.

“Kami telah melakukan langkah cepat dengan menetapkan status tanggap darurat, menangani kebutuhan darurat, serta memulihkan akses dasar masyarakat. Selain itu, koordinasi intensif dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Hendri.

Sementara itu, sejumlah langkah rehabilitasi dan rekontruksi juga menyasar penyediaan hunian sementara melalui pemanfaatan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan fasilitasi sewa rumah. Kemudian, penyaluran bantuan kebutuhan dasar, hingga pembangunan hunian tetap bekerja sama dengan kementerian terkait dan para donatur.

Di tengah tantangan tersebut, menurutnya Pemerintah Kota Padang Panjang juga meraih sejumlah capaian sepanjang 2025. “Padang Panjang berhasil meraih penghargaan Green City Award dari UI Green City Metric, serta penghargaan Top BUMD Awards 2025, termasuk kategori Top Pembina BUMD, Top BUMD Bintang 5 untuk Perumda Air Minum Tirta Serambi dan RSUD Padang Panjang, serta Top CEO BUMD,” katanya.

Hendri berharap LKPJ yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perumusan rekomendasi strategis daerah. Sementara itu juga untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan.