RRI.CO.ID, Padang - Bupati Tanah Datar, Eka Putra menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih daerahnya. Hal itu disampaikan saat penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2025 ke Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumbar, Kamis, 26 Maret 2026 di Padang.

Eka mengatakan, penyusunan laporan keuangan telah mengikuti ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

“Penyampaian LKPD TA 2025 merupakan bentuk tanggungjawab kami memenuhi amanah Peraturan Pemerintah. Ini menunjukkan komitmen kita dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat,” ujar Eka, Kamis 26 Maret 2026.

Eka juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendukung proses pemeriksaan BPK. Ia menekankan sikap kooperatif sangat menentukan kelancaran audit.

“Saya minta OPD terkait kooperatif dan memfasilitasi pemeriksaan laporan keuangan. Terima kasih juga atas dukungannya, semoga opini Wajar Tanpa Pengecualian kembali bisa diwujudkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksaan Sumbar I, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Roni Altur, mengatakan penyerahan LKPD menjadi tahapan penting sebelum audit. Proses ini akan menentukan kewajaran penyajian laporan keuangan daerah.

“Kabupaten Tanah Datar di semester dua masih menjadi terbaik dengan capaian nilai 89, 19 persen. Hasil ini lumayan tinggi, karena peringkat dua diangka 84 persen,” ujarnya.

Roni menambahkan capaian tindak lanjut rekomendasi Tanah Datar tergolong tinggi. Ia berharap sinergi pemerintah daerah terus terjaga untuk mempertahankan opini WTP.