RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp83 miliar dari Kementerian Perhubungan pada tahun 2026 untuk mendukung pengembangan kawasan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat. Dukungan tersebut menjadi dorongan penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan di wilayah pesisir Barat Sumbar.

“Tahun ini ada Rp83 miliar dana dari Kementerian Perhubungan yang masuk. Sekarang kita juga sedang menurunkan status kawasan hutan yang ada di sini, alhamdulillah prosesnya sedang berjalan,” ujar Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah. Ia menyampaikan hal itu saat meninjau Dermaga Pelabuhan Teluk Tapang, Jumat (13/2/2026).

Peninjauan tersebut turut didampingi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten. Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung.

Menurut Gubernur, penurunan status kawasan hutan merupakan langkah krusial agar lahan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan kawasan pelabuhan. Jika seluruh tahapan berjalan lancar, sekitar 168 hektare lahan akan dikembangkan secara sinergis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

“Mudah-mudahan ini berjalan sesuai rencana sehingga lebih kurang 168 hektare itu bisa kita bangun,” katanya. Ia optimistis pengembangan kawasan tersebut akan memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Mahyeldi menegaskan, dukungan anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah pusat terhadap Teluk Tapang sebagai salah satu kawasan strategis di Sumbar. “Ada investor yang bertanya dan meminta disediakan lahan sekitar 100 hektare untuk berinvestasi di sini. Sentimen positif tersebut, menambah optimisme kita terhadap masa depan teluk tapang,” ungkapnya.

Lahan tersebut direncanakan untuk pengembangan industri pengolahan sawit atau hilirisasi sawit, mengingat Pasaman Barat merupakan salah satu daerah penghasil sawit utama di Sumbar. “Sawit memiliki banyak turunan yang bisa dikembangkan melalui hilirisasi. Ini menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas daerah,” jelas Mahyeldi.