KBRN, Padang: Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menggelar Exit Meeting Pendahuluan dan Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Kepatuhan atas Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Aie Pacah, Senin (10/11/2025).

Pertemuan ini dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Sekretaris Daerah Andree Algamar, para asisten, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemko Padang. Dari pihak BPK RI Perwakilan Sumbar, hadir tim pemeriksa yang dipimpin oleh Wakil Penanggungjawab II, Roni Altur, beserta jajaran auditor.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim BPK atas perannya dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah. Ia menegaskan, pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.

“Pemeriksaan ini adalah bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Upaya ini selaras dengan Program Unggulan Pemko Padang ‘Padang Amanah’, yang menekankan akuntabilitas dan profesionalisme,” ujar Fadly.

Ia juga meminta seluruh OPD untuk menyiapkan data dan dokumen dengan lengkap serta berkoordinasi aktif dengan tim pemeriksa. “Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk selalu terbuka dan kooperatif dalam setiap proses pemeriksaan. Semoga hasilnya memberikan rekomendasi konstruktif bagi peningkatan pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Penanggungjawab II BPK RI Sumbar, Roni Altur, menjelaskan bahwa pemeriksaan terinci ini bertujuan menilai kepatuhan Pemko Padang terhadap regulasi pengelolaan belanja barang, jasa, subsidi, dan belanja modal tahun berjalan. “Kami ingin memastikan setiap rupiah uang negara dikelola dan dipertanggungjawabkan secara benar,” ujarnya.

Roni menambahkan, hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar pemberian rekomendasi dan masukan strategis bagi Pemko Padang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.