Gubernur Bentuk Tim Tindaklanjuti Gagasan Kemenhaj Sumbar

RRI.CO.ID, Padang - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi menginstruksikan pembentukan tim lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pembentukan tersebut untuk menindaklanjuti peluang untuk pembangunan daerah. Termasuk gagasan dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumbar.

Mahyeldi menilai gagasan yang disampaikan Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumbar memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan haji dan umrah, sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Sumatera Barat.

“Ada sepuluh poin besar yang semuanya menguntungkan untuk Sumbar. Walaupun masih berupa ide, ini harus kita tangkap. Segala sesuatu berawal dari ide, bahkan dari mimpi. Karena itu perlu kita lanjutkan, apalagi semuanya memberikan dampak positif bagi Sumatera Barat,” kata Mahyeldi. Senin, 29 Juni 2026.

Mahyeldi menyampaikan, salah satu gagasan yang mendapat perhatian yakni penguatan Embarkasi Padang sebagai pusat layanan haji dan umrah di kawasan Sumatera bagian tengah. Menurutnya, jika jemaah asal Provinsi Riau dan Jambi dapat memanfaatkan Embarkasi Padang, biaya perjalanan jemaah berpotensi lebih efisien sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi Sumatera Barat.

"Untuk itu, peluang tersebut juga harus diiringi dengan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas jalan tol Padang–Pekanbaru. Infrastruktur yang baik, katanya, akan memperkuat akses layanan haji dan umrah sekaligus mendukung kelancaran distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi kawasan," ujarnya.

Selain itu, ia melihat pengembangan ekosistem ekonomi haji dapat membuka ruang baru bagi pemberdayaan UMKM, pengembangan Kampung Haji, penguatan program tabungan haji sejak usia dini, hingga penyiapan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berorientasi pada pelayanan haji dan umrah.

Menurut Mahyeldi, berbagai peluang tersebut perlu dipersiapkan sejak sekarang agar Sumatera Barat mampu mengambil manfaat dari besarnya aktivitas penyelenggaraan haji dan umrah, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.

Mahyeldi menambahkan, untuk mempercepat realisasi berbagai gagasan tersebut, Mahyeldi menunjuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai koordinator tim lintas OPD. Tim tersebut bertugas mengkaji setiap usulan sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.