KBRN, Padang: Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar lebih profesional dan transparan. Anggota Komisi Delapan DPR RI Lisda Hendra Joni saat Sosialisasi Forum Keuangan Haji di Asrama Haji Padang mengatakan, masih banyak masyarakat tidak mengetahui biaya haji keseluruhan.

“Masyarakat hanya memahami biaya haji sebesar Rp25 juta di awal untuk mendapatkan porsi. Kemudian setelah itu melunasi biaya diangka Rp30 jutaan. Dengan demikian masyarakat hanya perlu membayar sekitar Rp50 jutaan,” katanya, Kamis (16/10/2025).

Padahal, kata Lisda, biaya haji keseluruhan mencapai Rp90 juta rupiah. Dengan kondisi tersebut BPKH sebagai pengelola harus lebih masif memberi sosialisasi kepada masyarakat terkait transparasi dana haji.

Sementara itu, Sekretaris BPKH Ahmad Zaky mengatakan, terus berupaya transparan dalam pengelolaan dana haji. Masyarakat dapat mengakses langsung ke aplikasi, website maupun media sosial BPKH.

Ia menambahkan, untuk biaya haji tahun depan masih belum ditetapkan. Rata-rata masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia mencapai 20 tahun lebih.

“Dengan kondisi tersebut, BPKH mengajak masyarakat agar bisa mendaftar pada usia yang muda. Tujuannya agar saat menjalankan ibadah haji dalam kondisi yang sehat dan kuat,” ujarnya. (*).