RRI.CO.ID, Padang - Pengamat Transportasi Universitas Andalas (Unand), Yossyafra menilai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di wilayah Sumatera Barat dipengaruhi berbagai faktor. Mulai dari gangguan pasokan, perubahan pola konsumsi masyarakat pada jenis BBM tertentu, hingga dampak cuaca dan potensi bencana yang menghambat distribusi.
Pengamat Transportasi Unand, Yossyafra mengatakan peningkatan konsumsi pada satu jenis BBM dalam waktu bersamaan dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM, sehingga mendorong pembelian dalam jumlah lebih besar dan memicu antrean panjang di SPBU.
Menurut Yossyafra, langkah paling mendesak yang perlu dilakukan pemerintah dan pihak terkait saat ini adalah menambah kuota distribusi BBM serta memperketat pengawasan di lapangan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran distribusi, memastikan pasokan tetap tersedia, serta mencegah penyalahgunaan yang dapat memperburuk kondisi kelangkaan.
Yossyafra juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian BBM dalam jumlah tidak wajar. Pembelian hingga ratusan liter per hari oleh kendaraan tertentu perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi mengarah pada praktik penjualan kembali yang merugikan masyarakat dan mengganggu distribusi BBM bersubsidi.
"Berdasarkan penelitian yang dilakukan bersama mahasiswanya, terdapat lebih dari 130 SPBU di Sumatera Barat dengan tingkat risiko kebencanaan yang berbeda-beda. Temuan tersebut menunjukkan perlunya penataan sistem distribusi BBM yang lebih komprehensif, khususnya di wilayah dengan akses SPBU terbatas, agar pasokan tetap terjaga dan antrean panjang tidak berulang saat terjadi gangguan distribusi," ucapnya, Minggu, 14 Juni 2026.
Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Sumbar, Faris Aceriza mengatakan Pertamina telah memberikan sanksi berupa pemblokiran QR Code kepada kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pembelian BBM bersubsidi. "Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi sekaligus memastikan distribusi berjalan lebih tepat sasaran," ujarnya.
Faris berharap sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam pengawasan distribusi BBM subsidi. Dengan kolaborasi seluruh pihak, distribusi BBM diharapkan berjalan lebih tertib, merata, dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerima.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....