RRI.CO.ID, Padang - Sensus Ekonomi 2026 diyakni menjadi momentum yang tepat untuk menangkap masyarakat yang terlibat dalam lapangan usaha sektor informal. Hal dimaksud disampaikan Pengamat Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas, Delfia Tanjung Sari.

Sensus yang dilakukan setiap 10 tahun sekali tersebut merupakan instrumen penting sebagai dasar pembangunan daerah dan nasional.

“Seperti pertanian, bekerja sebagai buruh atau pegawai. Sensus Ekonomi 2026 ini adalah momen yang tepat untuk menangkap dan menganalisa data-data UMKM yang ada saat ini dan siapa saja yang terlibat di dalamnya,” ujarnya, Minggu, 26 April 2026.

Menurutnya, baik secara daerah dan nasional saat ini terkendala dengan data lapangan usaha sektor informal. “Data jumlah tenaga kerja, jumlah usaha dan lain sebagainya di sektor informal masih kurang. Jika ingin melakukan penelitian dan menganalisa kondisi ketenagakerjaan saat ini, masih terbatas pada sektor formal saja, karena hanya baru ini yang tercatat,” kata Delfia.

Delfia mengungkapkan, motor penggerak perekonomian di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini belum terpotret menyeluruh. “Pertanyaan terbuka harus digali oleh enumerator terkait pekerjaan apa yang sedang digeluti oleh respondennya. Sebaiknya kolaborasi semua pihak dengan terjun langsung ke lapangan dengan melihat kondisi terkini sehingga data yang dihasilkan lebih akurat,” ujarnya.

Sementara itu, Sensus Ekonomi 2016 mencatat, jumlah tenaga kerja di Sumbar mencapai 1,25 juta orang yang didominasi oleh kategori usaha Perdagangan Besar, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum dan Pendidikan. Tercatat, sektor usaha dimaksud menyerap tenaga kerja lebih dari dua per tiga total tenaga kerja.

Sementara itu, Usaha Mikro Kecil (UMK)mendominasi aktivitas ekonomi di daerah ini dengan proporsi sekitar 98,60 persen. Sementara itu, Usaha Menengah Besar (UMB) sebanyak 8,3 ribu perusahaan yang terkonsentrasi di Kota Padang sebesar 36,58 persen.

Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap pendataan, yakni pada 1–30 Mei 2026 melalui metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) serta 16 Mei–31 Juli 2026 melalui Computer Assisted Personal Interview (CAPI). pendataan akan mencakup seluruh kegiatan ekonomi di daerah ini, dengan pengecualian sektor pertanian, administrasi pemerintahan, serta aktivitas rumah tangga.