RRI.CO.ID, Padang - Pemulihan sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Sumatera Barat menunjukkan tren positif pascabencana. Dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Jakarta Rabu, 18 Februari 2026, pemerintah pusat mencatat Sumatera Barat menjadi provinsi dengan transaksi UMKM tertinggi melalui program digitalisasi penjualan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, memaparkan, kementeriannya bersama mitra telah membentuk laman khusus di platform jual beli online untuk menampung produk dari tiga provinsi terdampak bencana akhir tahun lalu. Inisiatif ini menjadi strategi agar pelaku usaha tetap bisa berjualan meski wilayahnya sempat dilanda bencana.

"Sejak 22 Januari hingga 11 Februari 2026, tercatat ada sekitar 3,5 juta transaksi melalui platform jual beli online tersebut," ujar Maman Abdurrahman. "Transaksi itu melibatkan 2.059 UMKM dengan total 2.128 item produk yang dipasarkan secara digital."

Dari jumlah itu, Sumatera Barat mencatatkan sekitar 2 juta transaksi, tertinggi dibandingkan Sumatera Utara sebanyak 1,3 juta transaksi dan Aceh sekitar 16 ribu transaksi. "Dari aktivitas transaksi di tiga provinsi ini menunjukkan bahwa kondisi di Sumatera Barat dan Sumatera Utara sudah relatif normal," kata Maman.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, saat mendampingi kunjungan Komisi VII DPR RI minggu lalu, mengatakan masih diperlukan tambahan anggaran untuk mempercepat pemulihan. Ia menyebut dukungan tersebut penting agar pelaku UMKM yang terdampak bisa segera bangkit.

"Melalui Klinik UMKM Minangbangkit, kami telah memetakan kebutuhan spesifik pelaku usaha. Yang dibutuhkan saat ini tambahan anggaran, termasuk dukungan peralatan dan bantuan usaha agar UMKM bisa kembali berjalan," ujarnya 12 Februari 2026.

Selain itu, kebutuhan peralatan seperti mesin giling, blender, oven, hingga sekitar 3.000 unit kompor juga masih diperlukan dengan estimasi anggaran miliaran rupiah. Endrizal menambahkan, "Kami juga akan menggerakkan dukungan perbankan dan CSR swasta agar UMKM memiliki akses pembiayaan berkelanjutan dan tidak lagi terpuruk akibat bencana."