RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan memperoleh pendanaan melalui instrumen sukuk senilai Rp1 triliun pada 2027. Dana tersebut direncanakan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya tantangan bencana.
Rencana tersebut disampaikan Kepala Bidang Perencanaan, Kepala Bidang Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Yudha Prima, saat menjadi narasumber dalam SDGs Regional Meeting Wilayah Barat yang digelar di Convention Hall Universitas Andalas, Padang, Senin 29 Juni 2026. Menurutnya, skema pembiayaan alternatif diperlukan agar pembangunan daerah tetap berjalan secara berkelanjutan.
Yudha mengatakan dana sukuk yang ditargetkan pada 2027 akan difokuskan pada tiga sektor utama. Ketiga sektor tersebut meliputi bidang kesehatan, dukungan terhadap green sukuk atau proyek terkait lingkungan atau berkelanjutan, serta penguatan konektivitas.
"Bapak-Ibu, mohon doanya, di tahun 2027 Sumatera Barat akan mendapatkan sukuk sebesar satu triliun. Sukuk ini akan kita bagi pada tiga aspek pendanaan. Pertama adalah kesehatan, yang kedua mendukung terkait green sukuk, dan juga yang terakhir adalah peningkatan konektivitas," ujarnya Yudha.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mencari berbagai sumber pembiayaan di luar anggaran konvensional. Langkah tersebut dilakukan mengingat kapasitas fiskal daerah yang terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat.
Yudha menegaskan kondisi tersebut juga diperberat dengan frekuensi bencana yang kerap melanda Sumatera Barat. Karena itu, pemerintah daerah perlu menghadirkan inovasi pembiayaan agar program pembangunan tetap dapat dilaksanakan.
"Ini adalah bagian dari ikhtiar dalam rangka fiskal terbatas, bencana juga semakin bertubi-tubi, pembangunan harus tetap dijalankan. Salah satunya dengan alternatif pembiayaan melalui sukuk," ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....