RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menyoroti rendahnya serapan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga memasuki akhir tahun anggaran. Sekretaris Daerah Pasbar, Doddy San Ismail meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program dan mendorong realisasi keuangan menembus lebih dari 50 persen pada September.
Penegasan tersebut disampaikan Doddy saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi (monev) kinerja OPD di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin, 7 September 2026. Rapat yang dihadiri staf ahli, asisten, dan pimpinan OPD itu membahas capaian program, realisasi anggaran, serta kendala pelaksanaan kegiatan.
Doddy mengatakan evaluasi dilakukan terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Transfer ke Daerah (TKD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahkan beberapa OPD masih menghadapi kendala teknis, terutama dalam menjalankan program yang menggunakan dana transfer pemerintah.
“Kerja setiap OPD kita bedah, kita lihat serapan anggarannya dan sejauh mana realisasi yang dapat dicapai hingga akhir tahun, termasuk target yang harus diselesaikan. Saya minta pimpinan OPD memanfaatkan sisa waktu yang tersedia untuk mempercepat pekerjaan sekaligus meningkatkan realisasi anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ucapnya.
Selain percepatan kegiatan, Doddy meminta OPD mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Ia menilai keterlambatan administratif dapat menghambat pekerjaan dan berpotensi memengaruhi pencapaian target realisasi anggaran daerah.
“Kalau ada surat keputusan yang mendesak, segera komunikasikan dengan pimpinan, meskipun pimpinan sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Lantaran, pekerjaan tidak boleh tertunda hanya karena lambatnya komunikasi atau proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan," ujarnya.
Doddy juga meminta OPD responsif memenuhi permintaan data dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena berkaitan dengan kepentingan daerah. Hasil monev tersebut selanjutnya diminta segera ditindaklanjuti setiap OPD agar pelaksanaan program dan realisasi anggaran dapat dikebut hingga akhir tahun anggaran.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....