Yota Balad Sampaikan Strategi Pemko Pariaman Atasi Defisit APBD-P 2026

RRI.CO.ID, Padang – Wali Kota Pariaman Yota Balad menjelaskan strategi pemerintah daerah dalam menutup defisit riil pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026. Penutupan defisit akan dilakukan melalui penelusuran tambahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), efisiensi belanja nonmendesak, percepatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta koordinasi dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

Penjelasan tersebut disampaikan Yota Balad saat rapat paripurna DPRD Kota Pariaman terkait RAPBD Perubahan 2026 di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Pariaman, Senin 7 September 2026. Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi serta jajaran pemerintah daerah dan DPRD Kota Pariaman.

Yota menjelaskan, defisit awal RAPBD Perubahan 2026 tercatat sebesar Rp45,088 miliar. Setelah ditutup sebagian menggunakan SiLPA 2025 sebesar Rp21,693 miliar, masih terdapat defisit riil sekitar Rp23,394 miliar yang perlu diselesaikan.

“Penutupan akan ditempuh lewat penelusuran tambahan SiLPA, efisiensi belanja non-mendesak, percepatan PAD, dan koordinasi dana transfer pusat maupun provinsi agar struktur APBD tetap sehat,” katanya.

Terkait optimalisasi PAD, Pemko Pariaman mulai menguji coba retribusi parkir berlangganan bagi ASN pada September 2026. Kebijakan tersebut nantinya akan diperluas kepada masyarakat, disertai operasi terpadu lintas OPD setiap akhir pekan atau saat kegiatan dan penguatan digitalisasi sistem pemungutan.

Yota juga menjelaskan kenaikan belanja modal, khususnya untuk pembangunan jalan dan irigasi. Menurutnya, peningkatan tersebut bersumber dari SiLPA bantuan Presiden pascabencana akhir 2025 serta tambahan Transfer ke Daerah (TKD) kebencanaan 2026 dan hanya diarahkan pada kegiatan yang memiliki kesiapan tinggi, seperti telah memiliki DED dan lahan yang jelas.

“Memang terjadi peningkatan belanja modal, termasuk jalan dan irigasi, bersumber dari SiLPA Bantuan Presiden pascabencana akhir 2025 dan tambahan TKD Kebencanaan 2026. Namun hanya dialokasikan untuk kegiatan berstatus kesiapan tinggi, ber-DED dan lahan sudah jelas,” ujarnya.

Terkait penurunan sejumlah pos belanja, Yota menyebut penurunan bantuan sosial merupakan akibat pergeseran rekening belanja. Sementara penyesuaian bantuan keuangan desa dilakukan karena mengikuti ketentuan yang mengatur Dana Desa.

Untuk belanja hibah, Pemko Pariaman menjelaskan kenaikannya diarahkan untuk mendukung DAK sekolah swasta dan PAUD serta hibah kepada KONI sebesar Rp2 miliar. Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

Sementara itu, terkait penurunan dividen BUMD, Yota mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi penyesuaian kinerja Bank Nagari berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemko tetap mendorong optimalisasi sumber pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.

Sebelumnya, enam fraksi DPRD Kota Pariaman menyampaikan pandangan umum dengan sejumlah catatan terhadap RAPBD Perubahan 2026. Masukan tersebut antara lain menyangkut struktur fiskal daerah, defisit anggaran, optimalisasi PAD, ketergantungan terhadap dana transfer, kualitas belanja pelayanan dasar, hingga transparansi hibah.

Pemko Pariaman memastikan alokasi APBD Perubahan tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, dan penguatan UMKM. Pemerintah daerah juga menyambut usulan evaluasi berjalan bersama DPRD untuk menjaga efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.