Memanusiakan Bundo Kanduang di Ranah Minang dengan Kiblat Pajak yang Berhati

RRI.CO.ID, Padang - Lampu teplok minyak tanah sudah lama digantikan bohlam hemat energi, namun sudut-sudut Rumah Gadang di pinggiran Kabupaten Agam itu masih tetap sunyi. Di sana, duduk Etek Icuik (54), seorang perempuan yang dalam struktur adat Minangkabau menyandang gelar terhormat yakni Bundo Kanduang.

Di atas kertas adat, ia adalah Limpapeh Rumah Gadang, tiang tengah yang mengokohkan bangunan, penjaga harta pusaka, dan muara moralitas kaum matrilinear. Namun, realita geopolitik dunia tidak peduli pada kesakralan adat. Hempasan badai global dari inflasi, disrupsi rantai pasok, hingga bayang-bayang krisis ekonomi nyatanya telah memporak-porandakan ketahanan ekonomi keluarganya.

Sawah pusaka tak lagi cukup menghidupi karena sebagian sudah tergadai guna memenuhi kebutuhan berkaum. Demi bertahan, Etek Icuik mengambil peran yang tak pernah tercatat dalam statistik resmi, menjadi perawat informal lansia kaya di kota tetangga, sekaligus mengasuh tiga anak kemenakannya yang ditinggal merantau.

Ia bekerja hampir 14 jam sehari, mulai dari Memasak, memandikan, mengobati dan menopang psikologis manusia lain. Namun, dalam sistem ekonomi modern, pekerjaan Etek Icuik adalah hantu. Ia bergerak dalam invisible care economy (ekonomi perawatan yang tak terlihat). Ia tidak memiliki slip gaji, tidak punya jaminan kecelakaan kerja dan tentu saja namanya bersih dari pantauan radar Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ketika saya menjajaki nagari-nagari di Sumatera Barat, kisah Etek Icuik bukan sekedar anomali. Ini adalah potret nyata structural kehidupan Bundo Kandung di era modern yang kerap terlempar ke sektor informal yang rapuh. Mereka memikul beban resiliensi sosial negara di tengah krisis, namun keberadaan mereka terlupakan dalam kebijakan fiskal nasional.

Kebocoran Basis Pajak di Ruang Gelap

Selama ini, diskursus mengenai "Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal" selalu terjebak dalam narasi yang teknokratis, maskulin dan berjarak. Pemerintah sibuk mengejar pajak e-commerce, transaksi kripto, digitalisasi UMKM, atau menerapkan Core Tax System. Semua itu penting untuk menghadapi dinamika global. Namun, ada satu lubang menganga yang luput dari pandangan yakni, formalisasi sektor domestik dan perawatan.

Secara global, International Labour Organization (ILO) mencatat bahwa ekonomi perawatan bernilai triliunan dolar. Di Indonesia, khususnya di wilayah dengan ikatan komunal kuat seperti ranah Minang, sektor ini mendominasi. Ada jutaan perempuan yang bekerja sebagai pengasuh anak, perawat lansia mandiri dan pekerja domestik.

Ketika sektor ini dibiarkan informal, negara mengalami kerugian ganda. Pertama, kehilangan potensi penerimaan karena perputaran uang dari upah sektor perawatan informal ini mengalir di bawah radar. Kedua, menciptakan kerapuhan sosial. Saat badai global menghantam, kelompok pekerja informal inilah yang pertama kali jatuh miskin dan menjadi beban jaring pengaman sosial pemerintah, karena mereka tidak memiliki bantalan ekonomi yang mandiri.

Ketahanan fiskal sejatinya tidak akan pernah tercapai jika negara terus-menerus memerah basis pajak itu-itu saja (kelas menengah formal) dengan membiarkan sektor penopang hidup seperti care economy tetap berada di ruang gelap perpajakan.

Saat Negara Menjadi "Mamak Modern" Restorasi Fungsi Tungganai

Lantas timbul pertanyaan dibenakku, bagaimana cara memperluas basis pajak ke sektor yang begitu rapuh tanpa terkesan memeras rakyat kecil? Jawabnya tidak lai meminjam kearifan lokal Minangkabau, Restorasi Fungsi Tungganai atau Mamak.

Dalam adat Minang, jika Bundo Kanduang dan kemenakan mengalami kesulitan atau menghadapi threat (ancaman) dari luar, maka Mamak selaku saudara laki-laki ibu atau Tungganai adalah sosok yan berdiri paling depan untuk mendata, melindungi dan mengayomi ekonomi kaumnya. Di era modern, saat institusi keluarga inti mulai menggeser tatanan komunal, negara mestinya hadir mengambil peran sebagai "Mamak Makro".

Melalui strategi Fiskal Matrilinear, perluasan basis pajak tidak didefinisikan sebagai "pungutan paksa" melainkan sebagai "Mekanisme Formalisasi yang Melindungi". Langkah ini dirumuskan secara taktis dalam tiga pilar. Pertama, pendataan dan sertifikasi sektoral di tingkat nagari untuk melegalkan status profesi mereka. Kedua, penerapan pajak berbunga sosial (negative income tax) di mana pekerja di bawah ambang batas pendapatan justru disubsidi. Ketiga, integrasi otomatis dengan jaminan sosial, dimana setiap rupiah kontribusi fiskal mikro mereka dikonversi langsung menjadi premi perlindungan kesehatan dan hari tua.

Dengan cara ini, psikologi masyarakat terhadap pajak akan berbalik. Membayar pajak bukan lagi dianggap sebagai "kehilangan uang karena dipungut negara", melainkan bentuk gotong royong modern seperti konsep Lumbung Padi Nagari, di mana setiap rupiah yang dicatat adalah jaminan keselamatan mereka di hari tua.

Memanusiakan Manusia, Mengokohkan Fiskal

Melalui kacamata humanis di Ranah Minang, kita memahami, perluasan basis pajak bukan sekadar angka-angka dingin di dalam lampiran APBN. Ini adalah tentang martabat manusia.

Ketika kita memanusiakan Bundo Kanduang melalui formalisasi care economy, pada hakikatnya kita sedang melakukan dua hal besar sekaligus yakni, memperluas jaring-jaring penerimaan negara dari sektor yang selama ini tak tersentuh, sekaligus membangun benteng pertahanan sosial yang paling kokoh dari level akar rumput.

Di tengah hempasan badai dinamika global yang penuh ketidakpastian, ketahanan fiskal Indonesia tidak boleh hanya bersandar pada komoditas ekspor yang fluktuatif atau utang luar negeri. Ketahanan itu harus berakar di bumi tempat kita berpijak, pada ketangguhan ekonomi domestik yang melindungi dan memanusiakan kaum perempuannya.

Sudah saatnya kiblat kebijakan fiskal bergeser, bukan lagi tentang deret angka pertumbuhan yang dingin dan berjarak, melainkan tentang lembar-lembar kebijakan yang berdenyut, mengalir dan memelihara detak kehidupan manusia seutuhnya.***